Soal PBB Jadi Sorotan dalam Musrenbang Kelurahan Sumur Pecung

GELUMPAI.ID – Kelurahan Sumur Pecung menargetkan sejumlah program kerja dalam rencana pembangunan di tahun 2024 nanti.

Hal itu disampaikan langsung oleh Pemerintah Kelurahan Sumur Pecung, saat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang digelar pada Senin, 16 Januari 2023.

Namun dari sejumlah rencana yang diusulkan dalam Musrenbang tersebut, masalah capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi yang paling disoroti.

Menurut penuturan Kepala Kelurahan Sumur Pecung Rohani, wilayahnya menjadi penyumbang pendapatan PBB terendah bila dibandingkan dengan wilayah lainnya.

Lebih lanjut di jelaskan bahwa realisasi capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari PBB hanya berkisar di angka 50 persen.

Oleh karenanya, Rohani meminta kepada jajarannya, terutama kepada RT dan RW di Kelurahan Sumur Pecung agar bisa ditingkatkan kembali perolehan pendapatan tersebut.

“Supaya ditingkatkan kembali, terutama ini bagi masyarakat yang kurang begitu antusias membayar pajak,”

“Oleh karena itu, tadi juga disampaikan oleh kami bahwa untuk RT RW supaya membantu penagihan PBB untuk 2023,” ujarnya.

Lebih lanjut Rohani menjelaskan, alasan mengapa capaian realisasi pendapatan PBB di kelurahannya masih jauh dari target.

Hal itu disebabkan karena masih banyaknya aset di kelurahan tersebut yang dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili di luar Kelurahan Sumur Pecung.

Selain dimiliki oleh masyarakat dari luar wilayah domisili, masalah lainnya yang kerap dijumpai adalah perihal kepemilikan ganda terhadap aset tersebut.

“Kendalanya begini, jadi banyak para pemilik tanah itu tidak berlokasi di Kota Serang. Keduanya masih double aanslag artinya double nama, itu kesulitannya” tutur Rohani.

Namun dirinya merasa optimis, jika Pemerintah Kota (Pemkot) Serang memberlakukan kebijakan pemutihan terhadap wajib pajak, maka perolehan PAD di kelurahannya akan meningkat.

“Tapi, kalau memang Kota Serang itu mengadakan pemutihan pada pajak, saya kira, insyaallah untuk 2024 akan tercapai minimal (realisasi) 70 persen,” terangnya.

Lalu kemudian ia menjelaskan, saat ini pihaknya tengah mempersiapkan sejumlah langkah, agar realisasi pendapatan PBB di tahun 2024 nanti sesuai dengan target capaian yang diharapkan.

Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah dengan melakukan pendataan kembali terhadap sejumlah aset yang ada di wilayah kelurahannya.

“Penataan kembali, tapi sudah alhamdulillah dari BPKAD sudah melayangkan format, ya, pengisian bagi masyarakat yang PBB nya tidak sesuai dengan namanya sendiri ya. Kemudian menghubungi para pemilik tanah yang di luar,” tandasnya. (ADV)