GELUMPAI.ID — Menteri Keuangan Sri Mulyani tetap optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tumbuh positif pada kuartal pertama 2025, meski kondisi ekonomi global masih diliputi ketidakpastian. Optimisme Sri Mulyani bertentangan dengan proyeksi terbaru dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) yang memprediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
“Tiga komponen penting yaitu konsumsi, investasi, dan ekspor semuanya bagus. Growth di Q1 akan tetap terjaga dan kita jaga terus sampai akhir tahun,” tegas Sri Mulyani pada Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, ada tiga indikator utama yang mendukung proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertama, neraca perdagangan Indonesia yang mencatat surplus US$3,12 miliar pada Februari 2025. Ini memperpanjang tren surplus yang telah tercatat selama 58 bulan berturut-turut sejak masa pandemi Covid-19.
Kedua, aktivitas sektor manufaktur yang menunjukkan peningkatan signifikan. Indeks PMI (Purchasing Managers’ Index) Indonesia tercatat di angka 53,6 pada Februari, bergerak dari zona kontraksi ke zona ekspansif.
“Kemarin saya sampaikan, PMI di angka 53,6 adalah recover dari posisi yang tadinya di bawah 50. Tadinya kontraksi, sekarang sudah ekspansif. Ini menunjukkan aktivitas yang bagus,” ungkap Sri Mulyani.
Ketiga, adanya harapan terhadap masuknya investasi yang didorong oleh baiknya konsumsi domestik dan ekspansi sektor manufaktur. Sri Mulyani juga optimistis sektor-sektor ini akan menjadi pendorong utama bagi ekonomi Indonesia ke depan.
Namun, proyeksi dari OECD justru memperkirakan adanya pelambatan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang kini diprediksi hanya mencapai 4,9% pada 2025, turun dari sebelumnya 5,2%. Dalam laporan OECD terbaru, Indonesia disebutkan mengalami beberapa tantangan ekonomi seiring dengan disrupsi yang terjadi di negara-negara berkembang lain, terutama yang tergabung dalam kelompok G20.
“Perlambatan ini diperkirakan tidak terlalu terasa di India dan Indonesia, yang masih mendapat dukungan dari pertumbuhan ekspor dan bisnis yang dipindahkan dari negara pengekspor dengan tarif lebih tinggi,” jelas OECD dalam laporannya.
