GELUMPAI.ID — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pandangan berbeda terkait deflasi yang terjadi di Indonesia, yang sempat menjadi sorotan dalam dokumen RPJMN 2025-2029 yang disusun Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam dokumen tersebut, deflasi dipandang sebagai tanda melemahnya daya beli masyarakat, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karena menurunnya permintaan barang.
Namun, Sri Mulyani memandang deflasi yang terjadi pada awal 2025 secara beruntun, yakni 0,76% pada Januari dan 0,48% pada Februari, sebagai bagian dari desain pemerintah untuk menurunkan harga barang yang bisa dikendalikan, seperti harga listrik dan transportasi.
“Jadi umpama 2 bulan kita kasih diskon listrik pasti harga turun,” ungkap Sri Mulyani saat konferensi pers APBN di Jakarta, Kamis (13/3/2025).
Menurutnya, deflasi ini lebih banyak disebabkan oleh turunnya administered prices, bukan karena adanya krisis ekonomi.
“Kemudian kita lakukan langkah-langkah, teman-teman yang melakukan mudik dari mulai PPN DTP tiket, harga tol, jadi kalau deflasi itu karena administered prices yang turun bukan krisis, bukan krisis kan karena memang didesain turun,” jelasnya.
Sri Mulyani juga meminta masyarakat untuk tidak terlalu mendramatisir data ekonomi Indonesia saat ini, termasuk isu PHK.
Dia menjelaskan bahwa meskipun ada PHK, kinerja industri manufaktur Indonesia masih menunjukkan angka yang positif. Indikator seperti Purchasing Managers Index (PMI) Industri Manufaktur Indonesia menunjukkan angka ekspansif, dengan PMI per Februari 2025 tercatat di level 53,6, naik dari 51,9 pada Januari 2025.
“Ada PHK tapi kami dipresentasi tadi menyebutkan sektor industri manufaktur even untuk TPT, tekstil dan produk dari tekstil, dan alas kaki itu labour intensive ekspornya growth naik,” tambahnya.
Sri Mulyani menegaskan bahwa meskipun ada tantangan ekonomi, indikator-indikator tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak sedang menghadapi krisis, melainkan dalam proses penurunan harga yang bisa dikendalikan.
Sumber: CNBC Indonesia
