GELUMPAI.ID — Pemerintah telah mencairkan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp207,1 triliun hingga 31 Maret 2025.
Jumlah itu setara dengan 22,5% dari pagu anggaran TKD dalam APBN 2025 yang mencapai Rp919,9 triliun.
Ini menjadi pencairan terbesar dalam lima tahun terakhir. Pada 2021, nilainya hanya Rp173 triliun. Tahun berikutnya naik sedikit jadi Rp176,7 triliun, lalu Rp171,3 triliun pada 2023 dan Rp184,3 triliun di 2024.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan proses belanja ke daerah tetap berjalan sesuai rencana.
“Belanja pemerintah ke daerah transfer juga dalam hal ini tetap terjaga dan on track,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI di Menara Mandiri Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Sri Mulyani mengingatkan agar pemerintah daerah memaksimalkan dana tersebut untuk pelayanan publik.
“Ini bahkan yang oleh Bapak Presiden menyampaikan, kalau kita sekarang membelanjakan hampir sepertiga belanja kita ke pemerintah daerah sudah seharusnya kita melihat setiap rupiah itu harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah menyalurkan dana TKD melalui beberapa skema. Di antaranya Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik untuk BOS dan BOK, serta Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembayaran THR ASN Daerah.
Kinerja daerah yang membaik turut mendongkrak realisasi berbagai jenis TKD.
DAU meningkat dari Rp111,6 triliun menjadi Rp121,2 triliun. DAK nonfisik dari Rp31,3 triliun menjadi Rp39,5 triliun. Dana bagi hasil naik dari Rp24,1 triliun ke Rp26,1 triliun. Dana desa juga naik dari Rp16,9 triliun ke Rp19,8 triliun.
Insentif fiskal turut meningkat dari Rp260 miliar menjadi Rp290 miliar.
Namun, realisasi DAK fisik baru 0,01% dari total pagu anggaran. Sementara itu, hibah dan dana otonomi khusus belum dicairkan.
Dana Keistimewaan (Dais) juga baru terealisasi 12,5% atau Rp150 miliar, turun dari Rp210 miliar tahun lalu.
Sebagian dana belum tersalurkan karena dokumen dari pemerintah daerah belum lengkap atau belum masuk jadwal penyaluran.
“Jadi semua angka di APBN memang dilihat secara lebih teliti. Itu barangkali yang membuat banyak yang tidak comfortable. Tapi ini tujuannya adalah untuk supaya meyakinkan bahwa setiap rupiah bekerja untuk bisa dinikmati oleh masyarakat secara langsung,” tutur Sri Mulyani.
