News
Beranda » News » Tak Mau Hanya Jadi Simbol Keterwakilan, Perempuan Kota Serang Perkuat Posisi di Ranah Politik

Tak Mau Hanya Jadi Simbol Keterwakilan, Perempuan Kota Serang Perkuat Posisi di Ranah Politik

GELUMPAI.ID – Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kota Serang, berkomitmen untuk terus memperkuat posisi diri di ranah politik, demi terwujudnya pemerintahan yang responsif gender.

Sebab, posisi perempuan di ranah politik sejauh ini dinilai hanya menjadi ‘kosmetik’ belaka. Keterlibatan perempuan acapkali hanya sebatas angka statistik belaka di dunia politik, demi memenuhi persentase keterwakilan.

Sementara, pengambilan keputusan yang responsif gender dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak kaum rentan, masih belum maksimal dilakukan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPPI Kota Serang terpilih, Ade Suminar, usai gelaran Musyawarah Daerah (Musda) III yang digelar di Ruang Aspirasi pada gedung DPRD Kota Serang, Rabu 28 Januari 2025.

“KPPI memiliki posisi strategis sebagai wadah perempuan lintas partai. Ke depan, KPPI tidak boleh hanya menjadi simbol keterwakilan, tetapi harus menjadi kekuatan moral dan intelektual dalam demokrasi,” ujar Ade Suminar.

Ade menyampaikan bahwa amanah sebagai Ketua KPPI Kota Serang merupakan tanggung jawab moral, sosial, dan politik yang besar.

Karena itu, ia berkomitmen menjalankan kepemimpinan yang inklusif, kolektif, dan transparan, serta membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh kader tanpa memandang latar belakang partai maupun pengalaman.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus KPPI periode sebelumnya atas dedikasi dan fondasi organisasi yang telah dibangun.

Menurutnya, berbagai program dan langkah advokasi yang telah dirintis menjadi pijakan penting untuk keberlanjutan perjuangan KPPI.

Dalam kepemimpinannya, Ade Suminar menyoroti masih besarnya tantangan perempuan di bidang politik, mulai dari rendahnya keterwakilan perempuan dalam jabatan strategis, minimnya akses terhadap pengambilan keputusan, hingga hambatan struktural dan kultural.

“KPPI harus tampil sebagai kekuatan yang kritis sekaligus solutif dalam mendorong kebijakan yang responsif gender dan berpihak pada perempuan, anak, serta kelompok rentan,” katanya.

Laman: 1 2 3