GELUMPAI.ID – Surya Paloh tegaskan penetapan Anies Baswedan sebagai calon Presiden (Capres) tidak bertentangan dengan kesepakatan koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- Ma’ruf Amin.
Ketua Umum (Ketum) Partai NasDem, Surya Paloh juga menilai pencapresan seorang tokoh tidak berkaitan dengan etika koalisi.
Dilansir dari portal berita kompas.com, Sebaliknya, Surya Paloh mempertanyakan kesepakatan seperti apa yang selama ini menjadi garis besar batasan aturan di antara parpol koalisi pemerintah.
“Apa hal yang bertentangan dengan mencalonkan, mendeklarasikan salah satu anak bangsa ini coba. Partai koalisi komitmen kita apa?” ujar Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Sabtu (22/10/2022).
“Komitmen kita itu berpegang pada prinsip-prinsip garis kebijakan pemerintah, itu coba terjemahkan sampai batas akhir masa bakti Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Kita enggak pernah terlanggarkan kan? Apa ada kesepakatn di koalisi kita harus mencalonkan si A kalau si B itu melanggar?” katanya lagi.
Menurut Surya Paloh, lain kondisinya jika parpol koalisi pemerintah menetapkan aturan di atas kertas dan disepakati bersama.
Sebab, menurutnya, dalam konteks koalisi sesuatu yang disebut bertentangan adalah saat ada hal yang melanggar garis kebijakan presiden.
“Kecuali presidennya bilang, ‘Saya enggak cocok’. Bilang, ‘cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem’ lain ceritanya. Patuh, enggak Nasdem?” ujar Surya Paloh.
“Kalau enggak patuh, baru dia dibilang anti koalisi. Tapi kan kita belum dengar dari presiden kayak gitu. Iya kan? Jadi enggak ada masalah,” katanya lagi.
Sebelumnya, pada 3 Oktober 2022, Surya Paloh telah resmi memilih dan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang bakal diusung oleh Nasdem.
Sebagaimana diketahui, meski pernah menjadi kepala daerah, Anies kerap dinilai sebagai figur yang berseberangan dengan politik Istana.
Di sisi lain, Partai Nasdem merupakan salah satu parpol koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.
Parpol koalisi pemerintah saat ini adalah PDI-P, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, PPP, dan PAN.
