Ternyata Segini Gaji Gus Miftah Sebagai Utusan Khusus Presiden

GELUMPAI.ID – Gus Miftah, nama populer dari Miftah Maulana, yang kini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan, tengah jadi perbincangan panas di jagat maya. Video dirinya mengolok pedagang es teh dalam sebuah pengajian menjadi viral, memantik reaksi keras dari warganet.

Netizen menyebut tindakan Gus Miftah tidak mencerminkan perilaku seorang tokoh agama, terlebih mengingat posisinya saat ini sebagai bagian dari staf Presiden Prabowo di bidang keagamaan. Desakan agar Prabowo mencopot jabatannya pun mengalir deras.

“Eggak ada pantas-pantasnya manusia yang merendahkan martabat kemanusiaan yang liyan dititipi kekuasaan tertinggi buat ngurusi isu toleransi. Digaji mahal pakai APBN, menghinakan rakyat yang menggaji. ora nduwe isin! PECAT,” tulis Kalis Mardiasih, seorang aktivis perempuan dan penulis buku, melalui akun media sosialnya.

Berapa Gaji Gus Miftah?

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 137 Tahun 2024 Pasal 6, hak keuangan bagi Utusan Khusus Presiden setara dengan jabatan menteri. Berikut bunyi pasal tersebut:

“Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri.”

Dikutip dari aturan tersebut, Gus Miftah menerima gaji pokok sebesar Rp5.040.000 dan tunjangan senilai Rp13.608.000 per bulan. Jika ditotal, angkanya mencapai Rp18.648.000, belum termasuk tunjangan lain-lain.

Selain itu, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1980, pejabat setingkat menteri juga mendapat fasilitas lain, seperti perjalanan dinas, rumah dan mobil dinas beserta pemeliharaannya, hingga layanan kesehatan mencakup pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi bila mengalami kecelakaan saat bertugas.

Fakta Lainnya: Perbedaan Sikap Prabowo

Dalam situasi ini, Gus Miftah yang viral menjadi sorotan berbeda dengan Presiden Prabowo, yang justru menuai pujian karena sikap hormatnya terhadap pedagang kecil, seperti tukang bakso.

Peristiwa ini memantik diskusi publik tentang bagaimana pejabat negara seharusnya bersikap di tengah masyarakat. Bagaimana menurutmu, pembaca? Yuk, tuliskan opinimu di kolom komentar!