GELUMPAI.ID – Ada yang berbeda saat Walikota Serang, Budi Rustandi, turun ke lapangan menemui warga Kota Serang pada Senin 5 Mei 2025. Sebab, Budi terlihat membawa tongkat komando, yang biasanya dibawa oleh komandan-komandan pada institusi polisi dan militer.
Penampilan Budi membawa simbol komando itu pun disorot oleh Akademisi FISIP Uniba, Malik Fatoni. Menurutnya, Kepala Daerah yang merupakan hasil dari pemilihan demokratis oleh masyarakat sipil, tidak cocok membawa simbol-simbol militeristik seperti itu.
“Dalam tradisi militer, tongkat komando merupakan simbol otoritas, kepemimpinan, dan tanggung jawab tertinggi dalam struktur hierarkis, yang menggambarkan mekanisme kerja dan hubungan komunikasi dalam sistem kebijakan yang bersifat instruktif,” ujar Malik dalam keterangan tertulis, Senin 5 Mei 2025.
Malik mengatakan, penggunaan simbol militer oleh kalangan sipil, memang sudah sering dilakukan. Sebagai contoh, beberapa organisasi kemasyarakatan (Ormas) juga menggunakan tongkat komando untuk para pimpinannya.
“Hal ini yang terkadang menimbulkan polemik. Fenomena ini menuntut telaah akademik dan analisis secara mendalam, dan perlu memaknainya secara komprehensif. Karena dikhawatirkan, akan membawa Pemkot Serang menjadi lembaga otoritarianisme” ucapnya.
Antara Simbol Kekuasaan dan Angkat Personalitas Kepemimpinan
Malik menuturkan, ada dua perspektif yang dapat dilihat dari fenomena Walikota Serang dan sejumlah pimpinan ormas, yang membawa tongkat komando dalam berkegiatan. Pertama, sebagai simbol kekuasaan. Kedua, mencoba menumbuhkan wibawa personal.
“Jika dalam konteks simbolisme kekuasaan, kita harus dapat melihatnya dalam batas-batas sipil-militer, serta konstruksi budaya birokrasi di Indonesia. Penampilan diri seorang pemimpin sipil dengan menggenggam tongkat komando layaknya militer dipandang tidak elok,” katanya.
Ia menuturkan, membawa tongkat komando menyimbolkan bahwa sang pemimpin ingin agar pemerintahannya bersifat instruktif, dan harus dituruti oleh semua orang. Padahal menurutnya, kepemimpinan sipil yang dipilih melalui demokrasi, harus berjalan kolektif kolegial dan berlandasakan musyawarah.
