“Beda dengan kalangan militer yang setiap kegiatan menemukan jalurnya sendiri yang bersifat instruktif, maka keberadaan tongkat komando bagi militer interpretasi dari atasan merintah terhadap bawahan yang bersifat instruktif,” terangnya.
Sementara terkait dengan keinginan untuk menunjukkan wibawa personal sebagai seorang pemimpin, menurutnya sah-sah saja untuk dilakukan. Sebab tak dapat dipungkiri, keberadaan tongkat komando bisa meningkatkan branding sang pemimpin.
Namun, dalam ranah kajian akademik, ia menuturkan bahwa simbol kepemimpinan birokratis dapat memainkan peran penting dalam membentuk persepsi legitimasi dan otoritas. Sehingga, penggunaan tongkat komando dalam kepemimpinan sipil, dapat menciptakan keambiguan normatif.
“Dalam sistem demokrasi, prinsip supremasi sipil atas militer merupakan pilar utama. Ketika simbol-simbol militer dibawa ke ranah sipil tanpa konteks institusional yang tepat, maka dapat terjadi distorsi makna kekuasaan dan pengaburan batas fungsional antara otoritas sipil dan militer,” tegasnya.
Atribut Kepemimpinan Wajib Mengikuti Nilai Institusional, Bukan Pencitraan Individu
Malik menegaskan bahwa dalam penggunaan atribut kepemimpinan bagi kepala daerah, perlu didasarkan pada nilai-nilai institusional. Jangan sampai dalam penggunaan atribut, kepala daerah hanya ingin mengikuti ego sendiri demi pencitraan individual.
“Penggunaan tongkat komando oleh pejabat sipil berpotensi menimbulkan persepsi militeristik dalam birokrasi sipil, yang justru bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan profesionalisme, akuntabilitas, dan pelayanan publik,” terangnya.
Bahkan yang lebih parah menurut Malik, hal itu dapat menimbulkan resistensi sosial dan polemik di ruang publik, terutama ketika simbol-simbol tersebut digunakan tanpa kejelasan historis dan normatif yang mendukung.
“Dalam konteks kebijakan, diperlukan pedoman etik dan protokol simbolik yang membedakan secara tegas antara ranah sipil dan militer. Hal ini tidak hanya penting untuk menjaga integritas kelembagaan, tetapi juga untuk menghindari praktik-praktik populis yang menggunakan simbol kekuasaan demi legitimasi personal,” tandasnya.
