Trump Ancam Tarif 100 Persen untuk Negara BRICS yang Tolak Dolar

GELUMPAI.ID, Internasional – Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluarkan ancaman tegas terhadap negara-negara anggota BRICS yang berencana menciptakan mata uang baru untuk menggantikan dolar. Ia menyatakan siap menerapkan tarif impor hingga 100 persen jika rencana itu tetap berjalan.

“Gagasan bahwa negara-negara BRICS mencoba menjauh dari dolar sementara kita cuma diam dan melihat sudah berakhir,” ujar Trump melalui media sosialnya, Truth Social, seperti dikutip dari CNN pada Sabtu (30/11) waktu AS.

Trump juga menegaskan, pemerintahannya akan meminta jaminan dari anggota BRICS bahwa mereka tidak akan meluncurkan mata uang baru. Jika tidak, mereka akan menghadapi tarif tinggi yang dapat memengaruhi perdagangan mereka dengan AS. “Mereka harus mengucapkan selamat tinggal ke menjual di ekonomi AS,” tambahnya.

BRICS dan Usulan Mata Uang Baru

BRICS, yang didirikan pada 2011 oleh Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, bertujuan untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Tahun ini, blok tersebut resmi memperluas keanggotaannya dengan bergabungnya Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir.

Dilansir dari CNN, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sempat mengusulkan pembentukan mata uang baru untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Mata uang ini dianggap bisa membantu negara-negara seperti Rusia, China, dan Iran menghindari sanksi ekonomi dari Barat.

Namun, CNN menilai potensi keberhasilan mata uang baru tersebut masih kecil. Perbedaan kondisi ekonomi dan geopolitik antaranggota BRICS menjadi tantangan utama dalam merealisasikan gagasan ini.

Dampak Ancaman Trump

Ancaman tarif tinggi dari Trump muncul setelah sebelumnya ia mengungkapkan rencana untuk menaikkan tarif tambahan sebesar 10 persen pada barang impor dari China dan 25 persen pada produk asal Meksiko dan Kanada.

Dikutip dari CNN, kebijakan ini dapat memengaruhi hubungan dagang AS dengan mitra utama, khususnya di kawasan Asia. Negara-negara Asia yang mengandalkan ekspor ke AS untuk menopang ekonomi mereka kemungkinan akan terkena dampak langsung dari langkah ini.