GELUMPAI.ID – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap pegawai pemerintahan. Ribuan pekerja di berbagai lembaga resmi telah menerima surat pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam 48 jam terakhir.
Dilansir dari Reuters, kebijakan ini menyasar pegawai baru yang masih dalam masa percobaan. Lembaga yang terdampak termasuk Departemen Pendidikan, Biro Perlindungan Keuangan Konsumen, Administrasi Bisnis Kecil, dan Administrasi Layanan Umum.
Data pemerintah AS menyebutkan, sekitar 280 ribu pegawai sipil memiliki masa kerja di bawah dua tahun. Status probation mereka memudahkan proses pemecatan massal ini.
Departemen Urusan Veteran, yang menangani kesehatan para mantan tentara, mengonfirmasi telah memberhentikan lebih dari 1.000 pegawai percobaan. Dinas Kehutanan AS bahkan lebih drastis dengan rencana PHK lebih dari 3.000 pekerja.
“Kami mencari pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan. Itulah yang sedang dikerjakan Elon dengan sangat keras,” kata Trump.
Elon Musk, yang ditunjuk Trump memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE), ditugaskan memangkas tenaga kerja sipil yang mencapai 2,3 juta orang. Timnya telah dikirim ke 16 lembaga pemerintahan untuk melaksanakan efisiensi ini.
Namun, kebijakan ini langsung menuai gugatan dari 14 negara bagian di AS. Trump dituding memberi Musk kewenangan hukum tanpa persetujuan Kongres.
“Ini seperti sabotase terhadap tenaga kerja pemerintahan sendiri,” kata Paul Light, pakar layanan publik dari New York University.
Menurut penyelidikan Kongres, AS menghabiskan sekitar USD 271 miliar atau Rp4.590 triliun per tahun untuk gaji pegawai federal, dengan 60% di antaranya untuk Departemen Pertahanan, Keamanan Dalam Negeri, dan Urusan Veteran.
Sumber: CNN Indonesia
