GELUMPAI.ID — Administrasi Trump pada Kamis lalu memerintahkan pemeriksaan media sosial untuk semua pemohon visa AS yang pernah mengunjungi Jalur Gaza sejak 1 Januari 2007.
Ini merupakan langkah terbaru untuk memperketat penyaringan perjalanan asing, seperti yang terungkap dalam kabel internal Departemen Luar Negeri yang dilihat oleh Reuters.
Pemeriksaan media sosial ini mencakup semua jenis visa, baik imigran maupun non-imigran, dan berlaku untuk pekerja LSM serta individu yang pernah berada di Gaza dalam kapasitas resmi atau diplomatik.
“Jika hasil pemeriksaan media sosial mengungkapkan informasi yang merugikan terkait masalah keamanan, maka opini penasihat keamanan (SAO) harus diajukan,” kata kabel tersebut.
Keputusan ini datang setelah administrasi Trump mencabut ratusan visa di seluruh negeri, termasuk status beberapa penduduk tetap sah, berdasarkan hukum 1952 yang memungkinkan deportasi imigran jika kehadirannya dianggap merugikan kebijakan luar negeri AS.
Kabel yang dikirim pada 17 April tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, yang pada akhir Maret lalu menyatakan telah mencabut lebih dari 300 visa.
Juru bicara Departemen Luar Negeri menolak memberikan komentar terkait komunikasi internal, namun menyatakan bahwa setiap calon pelancong ke AS menjalani penyaringan keamanan yang mendalam melalui berbagai lembaga.
“Administrasi Trump fokus untuk melindungi negara dan warganya dengan menerapkan standar tertinggi keamanan nasional melalui proses visa kami,” kata juru bicara tersebut.
Pejabat Trump juga menyatakan bahwa pemegang visa pelajar yang mendukung Palestina dan mengkritik tindakan Israel dalam perang Gaza dapat dikenai deportasi, dengan alasan bahwa tindakan mereka dapat mengancam kepentingan kebijakan luar negeri AS.
Namun, para kritik Trump menyebut langkah ini sebagai serangan terhadap kebebasan berbicara berdasarkan Amandemen Pertama Konstitusi AS.
Konstitusi AS menjamin kebebasan berbicara bagi semua orang di AS, tanpa memandang status imigrasi mereka. Namun, ada beberapa kasus terkenal di mana administrasi Trump mencabut visa mahasiswa yang mengkritik perang Israel di Gaza.
