GELUMPAI.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengejutkan dunia politik. Pada Kamis (20/3/2025), ia menandatangani perintah eksekutif yang menginstruksikan Menteri Pendidikan, Linda McMahon, untuk mulai membubarkan Departemen Pendidikan AS. Langkah ini dianggap sebagai cara Trump untuk menghindari persetujuan Kongres agar departemen ini bisa ditutup secara resmi.
Dalam pidato singkat di Gedung Putih, Trump menjelaskan bahwa anggaran Departemen Pendidikan telah meningkat dua kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, namun hasilnya tidak memadai. “Kami akan menutupnya secepat mungkin. Departemen ini tidak memberi manfaat bagi kita,” tegas Trump.
Baca: Perang Dagang Donald Trump: Boeing Jadi Korban
Trump juga menegaskan bahwa meski kurikulum pendidikan bukan kewenangan federal, ia tetap berkomitmen untuk “mengembalikan pendidikan ke negara bagian.” McMahon, yang hadir dalam acara itu, tampak mengangguk setuju atas keputusan tersebut.
Sebagian besar anggaran Departemen Pendidikan digunakan untuk program hibah dan pinjaman mahasiswa. Namun, Gedung Putih menyatakan bahwa program-program seperti Title I dan pinjaman mahasiswa tidak akan terpengaruh oleh perintah eksekutif ini. Meski begitu, pemangkasan anggaran masih menjadi misteri, mengingat pengurangan program yang tidak terkait langsung dengan siswa seperti pelatihan guru mungkin terjadi.
Baca: Ulama Rusia Bongkar Konspirasi Film The Simpson-Madam Secretary
Langkah ini adalah bagian dari upaya Trump yang sudah berlangsung untuk mengurangi pengaruh Departemen Pendidikan, termasuk dengan memecat sebagian besar tenaga kerja dan membatalkan sejumlah kontrak. Dukungan untuk pembubaran ini datang dari kalangan aktivis pro-Trump, tetapi penolakan datang dari Demokrat yang khawatir akan merugikan keluarga berpenghasilan rendah.
“Menutup Departemen Pendidikan akan merugikan jutaan anak di sekolah negeri,” kata Hakeem Jeffries, pemimpin minoritas DPR AS, mengkritik langkah ini.
Trump juga terus mendorong kebijakan “pilihan sekolah,” yang memungkinkan dana publik digunakan untuk pendidikan swasta. Dengan kebijakan ini, ia berharap untuk mengurangi ketergantungan pada sistem pendidikan publik dan memberikan lebih banyak pilihan kepada orang tua.
