Internasional News

Trump Wajibkan PNS AS Kembali Ngantor Penuh Waktu

GELUMPAI.ID – Presiden Donald Trump pada Senin menandatangani perintah eksekutif yang mewajibkan sebagian besar pegawai federal kembali bekerja di kantor secara penuh waktu. Langkah ini diprediksi bakal memicu reaksi keras dan tantangan hukum dari serikat pekerja.

Apa Isi Perintah Trump?

Trump memerintahkan kepala semua lembaga federal untuk “mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna mengakhiri pengaturan kerja jarak jauh” dan mengharuskan pegawai melapor ke “tempat tugas masing-masing” secara penuh waktu. Perintah singkat ini, dilansir Reuters, menyatakan bahwa arahan tersebut harus diimplementasikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bisakah Trump Larang Kerja Jarak Jauh?

Itu tergantung. Presiden memiliki wewenang luas atas pegawai federal, termasuk memerintahkan lembaga untuk menghentikan pengaturan kerja jarak jauh bagi pegawai non-serikat. Ini mencakup supervisor dan manajer yang tidak dapat bergabung dengan serikat pekerja. Trump dapat dengan cepat memerintahkan mereka kembali ke kantor.

Namun, sekitar 26% pegawai federal tergabung dalam serikat pekerja, dengan banyak dari mereka memiliki perjanjian kerja yang memungkinkan pengaturan kerja jarak jauh atau hybrid. Pemerintah harus menunggu perjanjian tersebut kedaluwarsa atau mencoba merundingkan ulang. Perjanjian kerja hanya dapat ditantang di pengadilan jika mengandung ketentuan ilegal atau dibuat di bawah tekanan, suap, atau kesalahan lainnya.

Selain itu, hukum federal juga mewajibkan pemberi kerja memberikan “akomodasi yang wajar” bagi pegawai dengan kondisi medis kronis, selama mereka tetap dapat menjalankan tugasnya.

Berapa Banyak Pegawai Federal yang Kerja Jarak Jauh?

Gedung Putih menyebut hanya 6% pegawai federal yang saat ini bekerja di kantor, tetapi data pemerintah menunjukkan bahwa kerja jarak jauh lebih terbatas. Sekitar 46% pekerja federal, atau 1,1 juta orang, memenuhi syarat untuk kerja jarak jauh, dengan 228.000 di antaranya sepenuhnya bekerja dari jarak jauh, menurut laporan yang dirilis pada Agustus.

Departemen Pertahanan, Veteran Affairs, serta Kesehatan dan Layanan Masyarakat adalah lembaga dengan jumlah pegawai jarak jauh terbanyak. Dari pekerja federal yang memenuhi syarat untuk kerja jarak jauh, sekitar 61% jam kerja reguler mereka dihabiskan di kantor, kecuali mereka yang sepenuhnya bekerja jarak jauh.

Artikel Terkait

Tinggalkan Komentar