GELUMPAI.ID — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa tunjangan kinerja (tukin) bagi dosen akan segera cair pada Juli 2025. Besaran tukin ini berdasarkan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2025. Sri Mulyani menjelaskan bahwa tukin dihitung dari selisih antara tunjangan profesi dan nilai tukin sesuai dengan kelas jabatan dosen.
Contohnya, seorang guru besar yang mendapatkan tunjangan profesi Rp 6,74 juta dengan nilai tukin eselon II di Kemendiktisaintek sebesar Rp 19,28 juta, akan menerima tukin sebesar Rp 12,54 juta, yaitu selisih dari kedua angka tersebut.
“Jadi, bukan memilih. Tukinnya juga tidak sama dengan tukin Kemendiktisaintek yang struktural, yang sudah ditetapkan berdasarkan kepentingan. Tapi, tukinnya adalah perbedaan antara yang sudah diterima dari tunjangan profesi dengan tukinnya,” kata Sri Mulyani dalam Taklimat Media di Jakarta, Selasa (15/4/2025).
Jika tunjangan profesi yang diterima lebih tinggi daripada nilai tukin, maka dosen tidak akan menerima tambahan dari tukin. “Kalau tunjangan profesi lebih tinggi, sementara tukinnya lebih rendah, tidak berarti bahwa dosen yang bersangkutan tukinnya menjadi negatif,” tambah Sri Mulyani.
Skema pemberian tukin ini berlaku untuk dosen ASN yang berasal dari tiga kategori: dosen di perguruan tinggi negeri (PTN) dengan status satuan kerja (satker), dosen PTN BLU yang belum memperoleh remunerasi, dan dosen di lembaga layanan pendidikan tinggi (LL Dikti).
Terkait dengan besaran tukin, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa terdapat 31.066 dosen ASN yang akan menerima tukin, dengan rincian 8.725 dosen PTN satker, 16.540 dosen PTN BLU non-remunerasi, dan 5.801 dosen LL Dikti. Sementara itu, dosen di PTN berbadan hukum dan PTN BLU yang sudah menerima remunerasi tidak memperoleh tambahan tukin.
Meskipun Perpres Nomor 19 Tahun 2025 diterbitkan pada April 2025, penerapan tukin ini akan berlaku efektif mulai Januari 2025.
Sumber: Tempo
