”Diharapkan produksi ini bisa mencukupi kebutuhan untuk industri-industri di wilayah Kabupaten Serang,” ungkapnya.
Cahyo menjelaskan, posisi pegawai saat ini berstatus sebagai tenaga honorer, dan tidak diperbolehkan adanya penambahan honorer saat ini, sesuai arahan BKPSDM.
Solusinya, kata dia, DLH akan mencoba menggunakan sistem outsourcing, pengusaha outsourcing atau perusahaan yang menyediakan peralatan produksi RDF.
”Upahnya kemarin dari perusahaan mengirim penawaran sekitar Rp3,8 juta per orang. Semoga angka ini bisa mencukupi dan Rp3,8 juta itu sudah termasuk BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan,” jelasnya.
Meskip demikian, berdasarkan penghitungan jumlah ideal agar dapat menghasilkan 5 sampai 10 ton RDF, Cahyo menyebut membutuhkan sekitar 50 orang.
Akan tetapi setelah adanya perubahan anggaran hanya mencukupi sekitar 40 sampai 42 orang.
”Saat ini pegawai masih 27 orang di tambah 2 tenaga keamanan. Makanya harapan kami di Juni ini ada pergeseran anggaran, sehingga bisa di tambah tenaga kerjanya menjadi 40 orang,”katanya.
Dengan idealnya jumlah pegawai, Cahyo mengatakan bahwa hal tersebut mengacu berdasarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, untuk pembangkit listrik tenaga uap PLTU disarankan sekitar 5 persen dari pemakaian batu bara, tapi ini tergantung dari jenis industrinya.
”Kita kemarin pernah studi banding ke Kota Bandung, disana ada industri tekstil bisa memanfaatkan produk RDF ini 8 persen. Kemarin waktu di Cikande sendiri malah melihat dengan hasil ujicoba yang bagus signifikan peningkatan temperaturnya, malah mereka ingin sebanyak-banyaknya untuk bisa di gunakan sebagai co-firing batu bara,” katanya.
Cayo menegaskan, sebenarnyasebelum ujicoba di PT Broco ACI, pihaknya sudah mengundang 10 industri yang menggunakan batu bara di Kabupaten Serang meliputi industri tekstil, batubara, dan industri ban untuk mengikuti sosialisasi.
Pada sosialisasi tersebut, DLH bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN sebagai narasumber, karena teknologi yang digunakan adalah teknologi BRIN.
