Sharaa, yang lebih dikenal dengan nama samaran perangnya Abu Mohammed al-Golani, memimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), kelompok Islamis yang menggulingkan Assad minggu lalu. HTS adalah kelompok yang sebelumnya beraliansi dengan al-Qaeda dan kini dianggap sebagai organisasi teroris oleh banyak negara, serta berada di bawah sanksi PBB.
Utusan PBB untuk Suriah, Geir Pedersen, mengatakan pada hari Minggu bahwa ia berharap sanksi segera dicabut untuk membantu pemulihan ekonomi. “Kami berharap melihat pengakhiran sanksi yang cepat agar kami dapat benar-benar berkumpul untuk membangun Suriah,” kata Pedersen saat tiba di Damaskus untuk bertemu dengan pemerintah pengurus Suriah dan pejabat lainnya.
Dalam sebuah pernyataan, Komando Umum Suriah menyebutkan bahwa Sharaa berdiskusi dengan Pedersen tentang perlunya mempertimbangkan kembali peta jalan yang digariskan oleh Dewan Keamanan PBB untuk negara ini pada 2015, yang dikenal dengan Resolusi 2254 PBB.
Blinken mengatakan bahwa transisi di Suriah harus mengarah pada “pemerintahan yang kredibel, inklusif, dan non-sektarian” yang konsisten dengan Resolusi 2254 PBB. Resolusi tersebut menyerukan proses yang dipimpin oleh Suriah yang difasilitasi oleh PBB untuk menetapkan pemerintahan non-sektarian dalam waktu enam bulan dan membuat jadwal untuk proses penyusunan konstitusi baru. Ini juga menyerukan pemilu yang bebas dan adil.
