GELUMPAI.ID – Universitas Harvard mengambil langkah tegas dengan menolak tuntutan kontroversial dari pemerintahan Presiden Donald Trump, meskipun keputusan tersebut membuat kampus ternama itu harus bersiap menghadapi pemotongan dana federal sebesar US$2,3 miliar (sekitar Rp36 triliun).
Langkah ini diambil setelah pemerintah menuduh Harvard gagal menangani dugaan antisemitisme di lingkungan kampus pasca gelombang protes pro-Palestina. Sebagai respons, Gedung Putih mengeluarkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi Harvard jika ingin tetap menerima bantuan dana.
Namun, Presiden Harvard, Alan Garber, menegaskan pihaknya tidak akan mengorbankan nilai-nilai kebebasan akademik demi mempertahankan aliran dana.
“Kami berdiri tegak untuk prinsip-prinsip dasar pendidikan tinggi, termasuk kebebasan berpikir dan berekspresi. Tindakan pemerintah ini telah melampaui batas,” ujar Garber dalam surat terbuka yang dirilis pekan ini.
Pemerintah federal melalui Departemen Pendidikan menuntut Harvard untuk menghapus program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI), lalu Menyesuaikan sistem rekrutmen mahasiswa dan staf agar “lebih netral” secara ras dan ideologi, serta Melarang penggunaan masker saat aksi protes di kampus dan melaporkan mahasiswa internasional yang terlibat dalam aksi kampus ke pihak imigrasi.
Kebijakan ini langsung menuai kritik tajam dari para akademisi dan lembaga kebebasan sipil. Banyak pihak menilai, langkah ini merupakan bentuk tekanan politik yang berbahaya bagi independensi institusi pendidikan.
Anurima Bhargava, alumni Harvard dan mantan pejabat Departemen Kehakiman AS, menyebut tuntutan pemerintah sebagai bentuk intervensi yang tidak konstitusional.“Jika Harvard tunduk, maka independensi seluruh institusi pendidikan akan terancam. Ini bukan hanya tentang satu kampus, tetapi soal masa depan kebebasan akademik di Amerika Serikat,” ujar Bhargava saat diwawancarai Al Jazeera.
Meski ancaman pemotongan dana cukup besar, Harvard tetap memiliki cadangan dana abadi (endowment fund) senilai lebih dari US$53 miliar. Pihak universitas juga disebut tengah menjajaki pinjaman jangka panjang hingga US$750 juta dari pihak swasta guna memastikan operasional tetap berjalan.
