Untuk Wujudkan Pemilu 2024 Bermartabat, KPU dan Bawaslu Harapkan Peran Masyarakat

GELUMPAI.ID – Untuk mewujudkan Pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang baik serta bermartabat, relawan Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP), mengadakan diskusi publik di salah satu hotel di Kabupaten Pandeglang pada Selasa, 1 Agustus 2024.

Diskusi ini menghadirkan lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Selain itu, hadir pula para aktivis demokrasi serta berbagai pihak lainnya yang punya kepedulian terhadap Pemilu 2024 ini, agar dapat berjalan dengan baik dan adil.

Badan Pekerja JRDP, Irwan Hermawan, menyampaikan bahwa alasan pihaknya mengundang berbagai lembaga di luar penyelenggara Pemilu karena untuk mensukses kan Pemilu 2024 ini bukan hanya tugas penyelenggara Pemilu saja.

“Pelaksanaan Pemilu 2024 bukan hanya tugas KPU dan Bawaslu, tapi tugas semua pihak termasuk masyarakat sipil. Bagaimana di Pemilu 2024 ini, masyarakat punya kepercayaan kepada penyelenggara bahwa pelaksanaannya akan sesuai dengan harapan semua pihak,” ujarnya.

Iwan juga menambahkan, dalam pelaksanaan Pemilu 2024 nanti, pihaknya akan menjadi mitra kritis bagi penyelenggara Pemilu dalam proses demokrasi tersebut.

“Kami tidak akan membuat mereka berjalan sendiri melaksanakan Pemilu 2024 nanti. Kami meyakini bahwa kami bisa menjadi mitra strategis tentunya sebagai mitra yang kritis,” tambahnya.

Irwan juga memastikan, pihaknya memiliki tujuan yang sama dengan KPU dan Bawaslu, agar Pemilu 2024 nanti bebas dari ketidakpercayaan publik.

Salah satu Komisioner KPU Provinsi Banten, Aas Satibi, yang juga hadir dalam kesempatan itu menyampaikan, untuk mewujudkan Pemilu yang bermartabat, KPU dan Bawaslu perlu bantuan dari masyarakat sipil. Hal ini tentunya agar dapat terciptanya demokrasi yang sesuai dengan harapan seluruh masyarakat.

“Mewujudkan Pemilu bermartabat bukan hanya tugas penyelenggaraa saja dan tidak bisa dibatasi oleh tugas KPU dan Bawaslu. Kelompok masyarakat sipil juga berkontribusi untuk kepentingan demokrasi. Dibutuhkan keterlibatan masyarakat lebih luas. Kami tidak bisa bekerja jika publik tidak memberikan dukungan maksimal,” ujarnya.

Aas pun menyampaikan, KPU memiliki keterbatasan dalam mensosialisasikan teknis penyenggaraan Pemilu 2024 kepada masyarakat luas. Maka dari itu, pihaknya berharap ada partisipasi dari pihak lain agar kinerja KPU bisa lebih maksimal.

“KPU tidak bisa lebih maksimal melakukan sosialisasi, makanya dibutuhkan peran semua pihak,” harapnya.