GELUMPAI.ID – Wacana penggunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu diskusi hangat di berbagai kalangan. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengelola kebijakan ini.
Menurutnya, pendanaan MBG menggunakan ZIS harus sesuai syariat. “Makanan bergizi tersebut hanya pantas diberikan kepada fakir dan miskin. Tidak bisa sembarang anak atau masyarakat menerimanya,” jelas Anwar, Rabu, 15 Januari 2025.
Ia menambahkan, ketentuan ini berasal dari delapan kelompok penerima zakat atau ashnaf. Untuk kategori lain, Anwar menyarankan pemerintah menggunakan dana infak atau sedekah, yang aturannya lebih fleksibel.
Anwar juga menilai keterbatasan anggaran dapat diatasi dengan langkah strategis. “Jika dana pemerintah terbatas, penyelenggaraan MBG bisa dimulai satu hingga dua hari saja per minggu. Kalau anggaran lebih besar, programnya bisa diperluas,” paparnya.
Usulan Alternatif dari DPD
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B. Najamudin, turut mengusulkan ZIS sebagai pendukung anggaran MBG. “Melalui ZIS, beban pembiayaan program ini dapat diringankan. Tapi tentu prioritasnya harus jelas,” ujar Sultan di kompleks parlemen, Senayan, Selasa, 14 Januari 2025.
Dia juga mengingatkan bahwa penggunaan anggaran negara untuk MBG perlu efisiensi, mengingat ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi.
Manfaatkan Sumber Daya Alam
Selain itu, Anwar mengimbau pemerintah untuk lebih optimal dalam mengelola kekayaan alam. Menurutnya, pemanfaatan sumber daya alam yang baik dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mendanai program-program strategis seperti MBG.
“Sudah saatnya SDA digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegasnya.
Wacana ini menarik perhatian publik, mengingat MBG merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang sedang diuji keberhasilannya.
Sumber: TEMPO
