Waduh! Tren Frugal Living Dinilai Bisa Hambat Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

GELUMPAI.ID – Masyarakat Indonesia saat ini tengah menggencarkan kampanye gaya hidup superhemat atau frugal living melalui media sosial, sebagai respons terhadap keputusan pemerintah untuk menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengungkapkan bahwa tren ini berpotensi memberikan dampak negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini wajar mengingat bahwa konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi terbesar dalam struktur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan persentase mencapai 53,0% pada kuartal III-2024.

Konsumsi rumah tangga sepanjang tiga kuartal tahun 2024 juga terpantau tumbuh di bawah 5%. Pada kuartal I-2024, angka konsumsi tercatat hanya 4,91%, diikuti kuartal II sebesar 4,93%, dan kuartal III juga 4,91%. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2024 hanya tercatat sebesar 4,95%, lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 5,05%.

Eko menambahkan, jika tren ini terus berlanjut, angka konsumsi dapat menurun lebih jauh, mungkin hingga 4,8% atau bahkan 4,75%. “Kalau itu benar-benar terjadi, konsumsi kita tinggal 4,9%, bisa turun lebih dalam lagi mungkin 4,8%-4,75%,” ujar Eko, yang ditemui di kawasan Hotel Aryaduta, Jakarta, pada Jumat (22/11/2024).

Fenomena ini pun telah mendapat perhatian khusus dari Bank Indonesia (BI). Otoritas moneter tersebut sudah menyiapkan kebijakan antisipatif untuk meredam penurunan daya beli masyarakat, salah satunya dengan mengucurkan insentif likuiditas yang bertujuan mendorong sektor perbankan untuk menyalurkan kredit ke sektor usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja secara luas.

Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, menjelaskan bahwa kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) ini bertujuan untuk mendorong sektor-sektor yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat ke depan.