GELUMPAI.ID – Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2026 menyalakan optimisme baru di tengah perlambatan ekonomi global.
Untuk pertama kalinya dalam sejarah, belanja RAPBN tembus Rp3.786,5 triliun atau naik 7,3 persen (yoy). Sementara itu, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen (yoy).
Dengan postur anggaran tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4 persen (yoy).
Meski begitu, Handi Risza, Wakil Rektor Universitas Paramadina, mengingatkan bahwa semangat optimisme harus tetap realistis.
“Optimisme tersebut tentunya harus dibarengi dengan cara pandang yang tetap realistis dan down to earth,” ujarnya.
Pasalnya, lembaga internasional memberikan proyeksi yang lebih rendah. International Monetary Fund (IMF) melalui World Economic Outlook (WEO) Juli 2025 memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2026 hanya 4,8 persen.
Bank Dunia pun sependapat lewat laporan Global Economic Prospects (GEP) Juni 2025, yang menurunkan proyeksi dari 5,1 persen menjadi 4,8 persen.
Ketegangan perdagangan global dan ketidakpastian kebijakan ekonomi disebut sebagai penyebab utama koreksi tersebut.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa RAPBN 2026 sebagai rancangan anggaran perdana pemerintahannya akan difokuskan pada delapan agenda prioritas.
Agenda itu mencakup ketahanan pangan, ketahanan energi, program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi desa dan UMKM, pertahanan, serta percepatan investasi dan perdagangan.
“Delapan agenda prioritas inilah yang diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang direncanakan sebesar 5,4 persen,” terang Handi, mengutip pernyataan Presiden.
Tak hanya itu, strategi penting yang diuraikan Presiden adalah memperkuat peran APBN secara proporsional bagi masyarakat luas.
Fokus utamanya pemenuhan kebutuhan dasar, layanan publik, serta mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi.
Presiden juga menekankan pentingnya mengoptimalkan Danantara dan melibatkan swasta nasional maupun global dalam menghimpun dana di luar APBN.
