Namun Handi menegaskan, pelaksanaan RAPBN 2026 bukan perkara mudah.
“Stagnasi pertumbuhan ekonomi yang kita rasakan dalam satu dekade terakhir, membuat perekonomian kita seperti kehilangan daya dan kekuatan untuk bangkit. Berkurangnya kelas menengah hingga 10 juta orang dalam lima tahun terakhir merupakan pukulan telak yang harus kita terima,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kebutuhan reformasi struktural untuk mendukung efektivitas APBN. RAPBN 2026 diharapkan bisa memangkas biaya ekonomi tinggi yang selama ini membuat investor lebih memilih Vietnam sebagai destinasi.
Tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dan rendahnya daya saing tenaga kerja Indonesia menjadi pekerjaan rumah serius pemerintah.
“Optimisme yang disampaikan oleh Presiden Prabowo terhadap RAPBN 2026, tidak bisa berdiri sendiri, harus diikuti dengan semua pemangku kepentingan berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan APBN 2026 yang efektif, efisien dan berkualitas (spending better), menjadikan setiap satu rupiah alokasi anggaran APBN dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.
