GELUMPAI.ID – Walikota Serang, Budi Rustandi, buka suara soal usulan Ketua DPRD Kota Serang, Muji Rohman, yang menyarankan agar pembangunan Pasar Induk Rau (PIR) dilakukan dengan skema Build Operate Transfer (BOT) atau kerja sama dengan pihak ketiga.
Menurutnya, usulan tersebut tidak jauh berbeda dengan yang sudah dijalankan selama ini, dan justru pernah membawa masalah.
Budi menjelaskan, Pemkot Serang memang sudah pernah menggandeng pihak ketiga dalam pengelolaan PIR.
Namun, bukannya memberi keuntungan, kerja sama itu justru menimbulkan kerugian, baik bagi pemerintah maupun pedagang.
Alasannya, pihak ketiga lebih fokus mengejar keuntungan ketimbang memikirkan kesejahteraan pedagang.
Selain itu, pihak ketiga juga kerap dianggap wanprestasi terhadap kesepakatan kerja sama yang ada.
“Makanya saya ambil alih dalam rangka agar ini dikelola oleh pemerintah,” tegas Budi, pada Selasa 19 Agustus 2025.
Menurutnya, jika PIR dikelola langsung oleh pemerintah, pedagang akan lebih diuntungkan.
Sebab, biaya sewa yang dibebankan bakal lebih rendah dibandingkan jika dikelola swasta.
“Tapi kalau pemerintah yang mengambil, otomatis pemerintah hanya konsennya mengambil PAD-nya dengan aturan negara yang tentunya lebih murah daripada dipihak ketigakan,” ujarnya.
Atas pertimbangan itu, Budi tetap bertekad mengajukan pinjaman untuk pembiayaan revitalisasi PIR pada tahun 2026.
Namun, ia belum memastikan lembaga mana yang akan menjadi tempat pengajuan pinjaman.
“Ya kita yang mampu lah banknya gitu loh nanti kita tunggu arahan dari pendampingan (Kejaksaan) seperti apa. Karena kalau yang praktis itu ya sesuai dengan arahan pusat, pinjaman daerah yang bunganya murah tentunya,” katanya.
Politisi Gerindra itu berharap, langkahnya mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Serang.
Menurutnya, revitalisasi PIR ini sangat penting demi memajukan pedagang sekaligus meringankan beban mereka.
“Semoga DPRD bisa sependapat dan sepaham dan mendukung program kebijakan saya demi memajukan pedagang di Pasar Rau agar tidak terbebani lagi, agar terhindar pungutan-pungutan liar, agar terhindar dari makelar atau satu oknum yang nggak bertanggung jawab malah menyebabkan pedagang ini merasa berat atau terbebani dengan angka yang tinggi,” tandasnya.
