GELUMPAI.ID – Drama politik Korea Selatan memasuki babak akhir! Pengadilan Konstitusi akan mengumumkan keputusan terkait pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol pada Jumat ini. Jika terbukti bersalah atas salah satu dari lima tuduhan besar, Yoon bisa terdepak dari kursi kepresidenan.
Semua tuduhan ini berawal dari deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon pada 3 Desember. Keputusan tersebut memicu kekacauan politik dan menjadi dasar utama pemakzulannya.
Apa yang Diperdebatkan?
Ada lima tuduhan utama yang diajukan oleh parlemen: deklarasi darurat militer yang dianggap tidak sah, dugaan menghalangi aktivitas parlemen, upaya mengontrol Komisi Pemilihan Nasional (NEC), serta dugaan memerintahkan militer untuk menangkap anggota parlemen dan menghalangi pemungutan suara untuk mencabut darurat militer.
Pengadilan telah menyelidiki kasus ini selama lebih dari 100 hari. Jika satu saja dari tuduhan itu dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap konstitusi, maka keputusan pemakzulan bisa jatuh
Pertarungan Hukum Memanas
Di ruang sidang, terjadi adu argumen sengit antara tim hukum Yoon dan parlemen yang bertindak sebagai jaksa. Fokus utamanya adalah apakah deklarasi darurat militer benar-benar diperlukan berdasarkan konstitusi atau hanya alat politik.
Parlemen menuduh Yoon menggunakan militer untuk menekan kebebasan politik. Saksi kunci, Letnan Jenderal Kwak Jong-geun, bahkan mengungkap bahwa Yoon berkata, “Kuorum belum terpenuhi—hancurkan pintu dan seret anggota parlemen keluar!”
Prosedur yang Dipertanyakan
Salah satu isu terbesar adalah prosedur hukum dalam deklarasi darurat militer. Berdasarkan konstitusi, keputusan seperti ini harus melalui sidang kabinet yang sah. Namun, pertemuan kabinet saat itu hanya berlangsung lima menit tanpa catatan resmi. Mantan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min bahkan menyebut, “Para menteri mungkin mengira itu rapat kabinet, padahal bukan.”
Tim hukum Yoon membela diri dengan menyatakan bahwa “tanda tangan dan notulen adalah hal teknis yang bisa diurus belakangan demi alasan keamanan.”
Langkah Kontroversial Yoon
Selain itu, pengadilan juga menyoroti apakah Yoon benar-benar berusaha melumpuhkan NEC dengan mengirimkan pasukan untuk menyita dokumen digital mereka. Parlemen menegaskan bahwa “bahkan dalam keadaan darurat militer, independensi NEC harus tetap dijaga.” Sementara itu, pihak Yoon berkilah bahwa langkah tersebut hanya untuk “memverifikasi dugaan kecurangan pemilu.”
