Fraksi Golkar Tolak Perampingan Birokrasi Pemprov Banten, Minta Fokus Perapihan

Rapat Paripurna Bersama Pj. Gubernur Banten

GELUMPAI.ID – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dengan tegas menolak Raperda usul Pj. Gubernur Banten tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten.

Usulan Pj. Gubernur Banten itu merupakan bagian dari kebijakan perampingan di Pemerinta Provinsi (Pemprov) Banten. Penolakan dilakukan dalam yang digelar pada Selasa (22/11).

Fraksi yang diwakili oleh , dalam menegaskan bahwa kebijakan perampingan yang diinisiasi oleh Pj Gubernur Banten, dinilai kurang tepat.

Pasalnya, selaku Pj Gubernur Banten, harusnya berfokus pada perapihan , alih-alih perampingan . Hal itu karena banyak persoalan yang harus segera diselesaikan.

Persoalan birokrasi yang dimaksud salah satunya adalah adanya ratusan kursi Kepala Sekolah yang kosong di Provinsi Banten. Menurutnya, hal itu lebih urgent untuk segera diselesaikan, dibandingkan dengan melakukan perampingan .

“Bayangkan untuk menyelesaikan persoalan kekosongan jabatan Kepala Sekolah aja kami ini tidak selesai-selesai. Bagaimana harus merampingkan yang nantinya harus mengatur ulang kantor-kantor dan lain-lain,” tegasnya.

Sampai saat ini, masih berlangsung dan cukup memanas, karena beberapa fraksi lainnya masih melakukan interupsi berkaitan dengan hal tersebut.

Rifqi Fatahilah
WRITTEN BY

Rifqi Fatahilah

Menabung rindu bukan bagian dari investasi. So! Mending baca berita gelumpai.id daripada berlarut-larut dalam romantisme receh

Tinggalkan Balasan