GELUMPAI.ID – Kanwil DJP Banten menginstruksikan Juru Sita Pajak Negara (JSPN) se-Kanwil DJP Banten untuk melaksanakan lelang serentak barang sitaan yang telah dijaminkan wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak. Besarnya utang pajak yang masih belum dibayarkan adalah Rp43.968.839.364 dan nilai aset yang telah disita sebagai jaminan dan dilakukan proses lelang adalah sebesar Rp5.945.546.677.
Kepala Kanwil DJP Banten, Yoyok Satiotomo, mengungkapkan bahwa sebelumnya penyitaan ini adalah tindakan JSPN untuk menguasai barang milik penunggak pajak sebagai jaminan utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.
“Penunggak pajak yang tidak melunasi utang pajaknya yang sudah jatuh tempo dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh JSPN,” ujarnya, Rabu (19/10).
Yoyok mengatakan, kegiatan lelang barang sitaan pajak ini dilakukan dalam rangka memberikan efek jera terhadap para penunggak pajak. Hal ini juga dilakukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
“Kemudian memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat yang telah patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya,” katanya.
Berdasarkan data, aset sitaan yang akan dilakukan lelang dan pemindahbukuan ke kas negara adalah berupa 5 rekening tabungan, 1 aset tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM), 4 aset tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), aset bergerak kendaraan bermotor berupa 1 mobil minibus, 1 double cabin, 1 truk tronton, dan 3 sepeda motor.
“Terhadap wajib pajak yang barangnya disita, diberikan kesempatan untuk melunasi tagihan pajaknya sebelum dilakukan penjualan oleh DJP. Apabila telah melewati jangka waktu namun wajib pajak tetap tidak melunasi tagihan pajaknya, maka aset akan dijual melalui proses lelang,” tuturnya.
