Walaupun Izinnya Dicabut, ZISWaf Sampai Qurban di ACT Masih Tetap Bisa, Ini Alasannya

GELUMPAI.ID – Yayasan Aksi Cepat Tanggap () menegaskan selalu berusaha bersikap kooperatif untuk membuka transparansi pengelolaan keuangan. juga menyayangkan keluarnya keputusan Menteri Sosial No 133/HUK/2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) kepada Yayasan di Jakarta Selatan pada Rabu (6/7).

Meski dicabut, penerimaan untuk program hewan , , infaq, sodakoh dan tetap berlanjut. Sebab, pelaksanaan program tersebut dilakukan oleh lembaga yang berbeda dari seperti Yayasan untuk program , untuk dan Global untuk .

akan mematuhi keputusan Pemerintah tersebut, tetapi akan tetap mendistribusikan dana yang sudah terhimpun sebelumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur,” ujar Presiden Ibnu Khajar.

Meski tunduk terhadap keputusan Pemerintah, Ibnu mengaku kaget saat mengetahui keputusan tersebut. Peristiwanya berjalan cepat. Pada Selasa (5/7), sudah ada pertemuan antara ACT dan Kemensos mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaganya.

Ibnu mengklaim, pihaknya bersikap kooperatif dan menjamin informasi pengelolaan keuangan yang dilakukan lembaganya kepada pejabat Kemensos itu transparan. Bahkan, pejabat Kemensos akan mendatangi Kantor ACT untuk melakukan audit.

Namun, ketika ACT menunggu tim audit datang, justru Kemensos mengeluarkan surat keputusan mengenai pencabutan izin penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang. Surat itu, menurutnya, terlalu mendadak dan berlebihan.

Jabied
WRITTEN BY

Jabied

Admin tampan situs Gelumpai.ID