Pemberontak Ambil Alih Aleppo, Konflik Suriah Kembali Memanas!

Mengapa Konflik Ini Kembali Memanas?

Meski perdamaian tampak jauh dari jangkauan, garis depan Suriah telah terbelah selama bertahun-tahun menjadi zona-zona yang dikuasai kekuatan asing. Rusia dan Iran menguasai wilayah yang dikuasai pemerintah, yang merupakan bagian terbesar Suriah. AS memiliki pasukan di timur laut dan timur Suriah, mendukung Pasukan Demokratik Suriah yang dipimpin oleh Kurdi. Turki juga memiliki pasukan di wilayah barat laut yang dikuasai pemberontak.

Namun, keseimbangan kekuatan di kawasan ini terguncang oleh lebih dari setahun konflik antara Israel dan Iran serta kelompok-kelompok militan yang didukung Iran. Salah satu kelompok yang mendapat pukulan berat adalah Hisbullah, yang telah membantu Assad merebut kembali Aleppo pada 2016, namun kini terlibat dalam pertempuran besar dengan Israel di Lebanon.

Jake Sullivan, Penasihat Keamanan Nasional AS, dalam wawancaranya dengan CNN mengatakan bahwa serangan pemberontak ini tidak mengejutkan, karena pendukung utama pemerintah Suriah – Iran, Rusia, dan Hisbullah – tengah teralihkan dan terlemahkan oleh konflik regional dan perang Ukraina.

Sebuah kesepakatan antara Rusia dan Turki telah berhasil menstabilkan situasi di barat laut sejak 2020. Namun, Turki mulai menunjukkan rasa frustrasi terhadap kegagalan Assad dalam mencapai kesepakatan dengan oposisi untuk mengakhiri perang. Pejabat keamanan Turki juga mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang serangan pasukan pemerintah Suriah terhadap pemberontak, meski Turki berupaya menghentikan serangan-serangan tersebut.

Salah satu kekhawatiran utama Turki adalah kekuatan yang dimiliki oleh kelompok Kurdi yang dipimpin oleh AS namun dianggap sebagai teroris oleh Turki. Anadolu Agency, media milik negara Turki, melaporkan bahwa tentara nasional Suriah yang didukung Turki telah merebut kota Tel Rifaat dari milisi Kurdi YPG.

Ada Solusi Perdamaian?

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi pada 2015 yang menyerukan akhir konflik dengan membentuk konstitusi baru, pemilu yang diawasi PBB, dan pemerintahan yang transparan. Namun, implementasinya terhenti tanpa hasil.