Soal Pandangan Politik, PW GP Anshor Banten Tegak Lurus Ikuti Instruksi Ketum Pusat

GELUMPAI.ID – Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Provinsi Banten, Ahmad Nuri mengatakan bahwa dirinya sependapat dengan pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengenai imbauan tidak memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai kepentingan politiknya.

Pasalnya, menurut Nuri, politisasi agama dapat menyebabkan polarisasi dan perpecahan di tengah masyarakat.

“Saya sebagai Ansor Banten mendukung penuh pernyataan ketum kita. Jika perlu, kita sosialisasi ke masyarakat, ke kader. Sudahlah, politik menggunakan agama tinggalkan. Sekarang cari rekam jejak bagus yang memiliki nilai komitmen tinggi kebangsaan,” katanya pada Senin (2/10).

Ia menegaskan, GP Ansor Banten tegak lurus dengan pandangan Yaqut Cholil Qoumas dalam konteks politik kebangsaan.

Sebab menurutnya, Gus Yaqut sapaan akrabnya, dipandang sebagai ketua yang tengah menjalankan tugasnya dalam memberikan pendidikan kebangsaan dan politik.

“Ketum sedang memberikan pendidikan, jangan memilih pemimpin yang menggunakan agama sebagai instrumen kepentingan politik elektoral itu bagus saya kira. Itu memberikan pendidikan politik ke bangsa ini jangan juga terjebak beberapa tahun ke belakang terjadi polarisasi yang keras, gara-gara persoalan agama dijadikan politik untuk menyemai kepentingan elektoral,” jelasnya.

Kemudian, wacana Menag Yaqut akan didisiplinkan oleh PKB juga dianggap sebagai respons yang reaktif dan baperan. Justru, menurutnya apa yang disampaikan Menag sudah tepat karena telah memberikan isyarat bahwa politisasi agama punya potensi memecah belah.

“Saya kira terlihat reaktif dan baperan yang seolah-olah ketum kita ngomong begitu memecah belah bangsa. Ini justru ketum memberi sinyal isyarat jangan sampai terpecah-belah. Saya melihat upaya ancaman mereka itu tidak memiliki relevansi,” tegasnya.

“Harusnya didukung memiliki kader yang memberikan pendidikan politik yang tegak lurus pada bangsa, dan politik tidak menggunakan agama. harusnya didukung bukan malah dicederai dengan ancaman,” imbuhnya.

Ia melanjutkan di konteks Banten, pendapat Menag justru harus disampaikan ke tingkat lokal. Warga jangan sampai terjebak dalam isu SARA, agama demi kepentingan politik.

“Banten kalau diberi sosiasilasi akan bagus. malah insiden ancaman itu tidak produktif untuk Banten,” tandasnya.