GELUMPAI.ID – Rencana audit transaksi aset kripto dan non-fungible token (NFT) oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) disambut baik oleh pelaku usaha aset kripto.
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) & COO Tokocrypto, Teguh Kurniawan Harmanda, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik upaya yang dilakukan oleh PPATK dan Bappebti.
Langkah tersebut dinilai akan membuat industri aset kripto dan NFT menjadi legitimate dan semakin sehat.
“Pelaksanaan joint audit antara PPATK dan Bappebti akan membuat industri aset kripto dan NFT menjadi lebih sehat. Langkah ini bisa melindungi investor, pedagang dan lembaga terkait lainnya. Masyarakat juga bisa lebih confidence untuk masuk ke industri, karena sudah ada kejelasan transaksi yang dapat mencegah penyalahgunaan praktik pencucian uang,” kata pria yang akrab disapa Manda.
Seperti yang telah ketahui bersama, perdagangan aset kripto di Indonesia telah diperbolehkan dan diawasi oleh Bappebti, di bawah Kementerian Perdagangan sejak 2019 lalu.
Sementara, Bappebti akan menyusun kebijakan yang tepat, untuk mengatur transaksi NFT di Indonesia. Akan tetapi, Bappebti masih menunggu ekosistem bursa kripto terbentuk.
Soal penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal, menurut Manda sudah diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penerapan Program APU-PPT Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
“Adanya kewajiban penerapan program APU PPT oleh para pedagang aset kripto sesuai dengan yang diatur dalam PerBa, seperti kewajiban Proses Uji Tuntas Pelanggan (Customer Due Diligence Process), kewajiban pemantauan transaksi, adanya kewajiban pelaporan setiap transaksi Aset Kripto yang mencurigakan kepada PPATK dan Bappebti, dan peran serta direksi dalam penerapan APU PPT,” kata Manda.
