GELUMPAI.ID – Data pribadi petinggi pemerintahan Amerika Serikat, termasuk Direktur Intelijen dan Menteri Pertahanan, dilaporkan bisa diakses secara daring. Informasi ini diungkap oleh media Jerman, Der Spiegel, pada Rabu (26/3). Insiden ini dianggap sebagai tamparan keras bagi pemerintah AS karena menunjukkan lemahnya perlindungan data pejabat tinggi negara.
Menurut laporan tersebut, nomor telepon seluler, alamat email, dan bahkan beberapa kata sandi yang digunakan oleh Penasihat Keamanan Nasional Mike Waltz, Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard, dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth dapat ditemukan melalui layanan pencarian data komersial dan data hasil peretasan yang beredar di dunia maya.
Data ini tidak hanya bersifat sensitif, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Beberapa dari informasi tersebut bahkan ditautkan ke akun media sosial seperti Instagram dan LinkedIn, layanan penyimpanan cloud seperti Dropbox, serta aplikasi perpesanan terenkripsi seperti WhatsApp dan Signal.
Der Spiegel menyoroti bahwa kebocoran ini meningkatkan risiko para pejabat terhadap ancaman siber, termasuk spyware yang bisa dipasang diam-diam pada perangkat mereka. Hal ini menjadi isu serius di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Laporan ini juga mengungkap bahwa dalam sebuah insiden yang mengejutkan, nomor telepon Gabbard dan Waltz ditemukan terhubung ke grup obrolan Signal yang membahas rencana rahasia serangan AS terhadap kelompok Houthi di Yaman pada 15 Maret. Parahnya, Waltz secara tidak sengaja memasukkan seorang jurnalis dari The Atlantic, Jeffrey Goldberg, ke dalam obrolan tersebut. Akibatnya, majalah itu merilis detail percakapan rahasia tersebut pada Rabu.
Hingga saat ini, baik Waltz, Gabbard, maupun Hegseth belum memberikan komentar terkait kebocoran data ini. Sementara itu, Dewan Keamanan Nasional AS menyatakan bahwa akun dan kata sandi Waltz yang dirujuk dalam laporan Der Spiegel telah diubah sejak 2019.
Insiden ini memicu kekhawatiran besar terkait keamanan data pejabat tinggi negara dan bagaimana informasi rahasia bisa dengan mudah diakses oleh pihak luar. Ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintahan AS untuk meningkatkan perlindungan data di era digital yang semakin rentan terhadap serangan siber.
