GELUMPAI.ID – Negara-negara berkembang menilai kesepakatan pendanaan senilai $300 miliar dalam konferensi iklim COP29 di Baku, Azerbaijan, belum mampu menjawab kebutuhan mendesak mereka dalam menghadapi perubahan iklim. Kesepakatan ini diumumkan pada Minggu, sehari setelah tenggat pembicaraan berakhir.
Dilansir dari Al Jazeera, negara-negara kaya setuju untuk menyediakan setidaknya $300 miliar per tahun hingga 2035 guna membantu negara berkembang beradaptasi dengan perubahan iklim, termasuk mendukung transisi ke ekonomi ramah lingkungan. Namun, jumlah tersebut masih jauh dari target $500 miliar yang diajukan oleh koalisi 134 negara berkembang.
Leena Nandan, delegasi India, menyebut kesepakatan ini sebagai “ilusi”. “Jumlah yang diusulkan sangat minim. Dokumen ini tidak akan mampu mengatasi tantangan besar yang kita hadapi,” ujarnya. Komentar ini menggarisbawahi ketidakpuasan luas terhadap hasil COP29, yang dianggap lebih banyak mengakomodasi kepentingan negara maju.
Walkout Delegasi dan Kritik Tajam
Sebelumnya, perwakilan dari negara-negara pulau kecil dan kelompok negara berkembang termiskin (LDC) melakukan aksi walkout dari perundingan. Cedric Schuster, Ketua Aliansi Negara Pulau Kecil, menyatakan, “Kami merasa tidak didengar. Kesepakatan saat ini tidak dapat diterima bagi kami.” Hal senada disampaikan Evans Njewa, Ketua LDC, yang menyebut perlu ada langkah strategis baru untuk memperjuangkan kepentingan mereka.
Situasi memanas ketika aktivis iklim menyoroti Amerika Serikat yang dinilai belum memenuhi kewajiban kontribusinya. John Podesta, utusan iklim AS, menerima kritik tajam dari aktivis yang menuduh negaranya memiliki “warisan merusak planet.”
Mukhtar Babayev, Presiden COP29, dalam sesi larut malam mencoba meredakan ketegangan dengan menyerukan semua pihak untuk “menjembatani perbedaan yang tersisa.” Namun, upaya ini belum sepenuhnya mengurangi kekecewaan dari pihak negara berkembang.
Tuntutan $1,3 Triliun dan Kendala Negara Maju
Dikutip dari Al Jazeera, negara berkembang sebelumnya menuntut pendanaan sebesar $1,3 triliun per tahun untuk menghadapi dampak perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas. Selain itu, dana ini juga diharapkan mendukung peralihan dari bahan bakar fosil ke energi bersih. Namun, sebagian besar dari angka ini diproyeksikan berasal dari sumber swasta.
