GELUMPAI.ID – Elon Musk bikin heboh di Wisconsin! Dalam acara kampanye akhir pekan lalu, miliarder eksentrik ini menampilkan grafik yang mengklaim jutaan non-warga AS mendapat nomor Social Security (SSN) selama kepemimpinan Joe Biden.
Acara ini terjadi hanya sehari sebelum pemungutan suara di pemilihan hakim negara bagian yang penuh kontroversi. Tapi yang lebih bikin geger, Musk membagikan cek masing-masing $1 juta kepada dua pemilih Wisconsin yang menandatangani petisi menolak “hakim aktivis.” Sontak, aksi ini jadi sorotan.
Setelah aksi bagi-bagi uang, Musk mengundang Antonio Gracias, koleganya di DOGE, naik ke panggung untuk membahas temuan terkait sistem Social Security. Layar besar di belakang mereka menampilkan grafik bertuliskan “Nomor Social Security Baru untuk Non-Warga.”
“Kami mulai dari atas, memetakan seluruh sistem Social Security untuk mencari di mana saja ada potensi kecurangan,” kata Gracias. “Tapi ini yang bikin kami kaget. Ketika melihat angka-angka ini, kami langsung berpikir, ‘Apa ini?’”
Menurut audit internal DOGE, pada tahun fiskal 2024 saja, sekitar 2 juta non-warga mendapat nomor SSN. Data ini menunjukkan peningkatan tiap tahun sejak 2021 di bawah Biden, dengan lonjakan signifikan di 2024.
Di tahun fiskal 2023, sekitar 1 juta non-warga menerima SSN. Angka serupa juga terlihat untuk tahun fiskal 2025 yang baru berjalan sejak Oktober lalu.
“Ini benar-benar bikin kami tercengang,” lanjut Gracias. “Kami datang untuk mencari kecurangan, tapi malah menemukan ini secara tidak sengaja.”
Musk pun menimpali, “Grafik ini gila banget!”
Angka mengejutkan ini muncul di tengah investigasi DOGE terhadap berbagai program federal, termasuk Administrasi Jaminan Sosial (SSA). Pekan lalu, Musk mengungkap bahwa DOGE telah menghapus sekitar 7 juta akun Social Security milik orang yang tercatat berusia di atas 120 tahun. Lebih parah lagi, database SSA juga menyimpan 20 juta akun milik orang yang sebenarnya sudah meninggal!
Setelah menjabat, eks Presiden Donald Trump pernah menandatangani perintah eksekutif yang melarang layanan sosial AS diberikan kepada non-warga. Sejalan dengan kebijakan ini, Departemen Perumahan dan Pembangunan Perkotaan serta Departemen Keamanan Dalam Negeri baru saja meluncurkan inisiatif baru untuk memperketat koordinasi demi memastikan non-warga tidak mendapat manfaat dari program perumahan publik.
