Kementerian, Lembaga, dan Pemda Harus Patuh UU Pelayanan Publik

Serang, Gelumpai.ID – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten menggelar Workshop Pendampingan Penilaian Kepatuhan terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik kepada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik se-Provinsi Banten.

Bertempat di salah satu di , workshop tersebut bertujuan untuk menyampaikan sosialisasi mengenai kegiatan Penilaian Kepatuhan terhadap UU Pelayanan Publik yang akan dilakukan oleh Ombudsman RI pada tahun 2021.

Baca Juga:  Syerin Disamakan dengan Sur Penyalin Cahaya, Gofar Hilman Disamakan dengan Nabi Yusuf, Warganet: Diketawain Zulaikha

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan, mengatakan tujuan dilaksanakannya penilaian kepatuhan ini adalah untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik, dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Dedy, jika terdapat kepatuhan yang rendah terhadap UU, maka dapat membuat kualitas pelayanan publik menjadi rendah.

“Kepatuhan rendah akan menyebabkan maladministrasi tinggi dan sangat berpotensi menyebabkan kualitas pelayanan publik menjadi rendah” ujar Dedy dalam rilis yang diterima, Kamis (3/6).

Baca Juga:  Ukraina Luncurkan NFT Museum Lestarikan Sejarah Bangsa

Workshop mengenai penilaian kepatuhan ini dihadiri Irwasda Polda Banten, Kepala , para Pimpinan OPD di Pemprov Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, para Kapolres se-Provinsi Banten, dan para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten.

Dedy Irsan menyampaikan bahwa Ombudsman RI melakukan Penilaian Kepatuhan di seluruh Pemerintah Daerah dan Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia.

Rekomendasi

Tinggalkan Balasan

  • Gelumpai.ID All Right Reserved