GELUMPAI.ID – Pemasangan pagar laut misterius di wilayah pesisir utara Tangerang hingga Bekasi menjadi sorotan tajam para ekonom dan aktivis. Proyek tersebut diprediksi merugikan nelayan hingga Rp116,91 miliar per tahun.
Ekonom dan pakar kebijakan publik dari UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebut bahwa kerugian ini tidak hanya menghantam pendapatan nelayan, tapi juga memperburuk kondisi ekosistem laut.
“Proyek [pagar laut] ini tidak hanya merugikan nelayan, tetapi juga gagal memberikan manfaat yang dijanjikan. Fakta di lapangan menunjukkan banyaknya dampak negatif dibandingkan manfaat,” kata Achmad, Kamis (16/1), dikutip dari Antara.
Kerugian Mencapai Triliunan
Dalam rincian analisisnya, kerugian terbesar berasal dari penurunan pendapatan nelayan senilai Rp93,31 miliar per tahun. Para nelayan kehilangan akses ke area tangkapan ikan sehingga harus melaut lebih jauh, yang juga menyebabkan biaya operasional melonjak hingga Rp18,6 miliar per tahun. Selain itu, kerusakan ekosistem laut yang disebabkan struktur bambu dan pemberat pasir bernilai sekitar Rp5 miliar setiap tahunnya.
Data dari Ombudsman RI menunjukkan bahwa lebih dari 3.800 nelayan di Tangerang dan Bekasi terdampak pagar laut ini. Mereka mengaku mengalami penurunan pendapatan rata-rata Rp100 ribu per hari akibat berkurangnya waktu dan hasil tangkapan.
Achmad menilai pagar laut ini sama sekali tidak berfungsi sebagai mitigasi abrasi, sebagaimana diklaim dalam awal pembangunannya.
Ekosistem Pesisir Terganggu
Keberadaan pagar laut dinilai memperburuk kerusakan lingkungan. Habitat alami ikan, udang, dan kerang terganggu akibat struktur pagar yang menghalangi arus alami laut.
“Alih-alih mencegah abrasi, pagar ini justru menciptakan tekanan baru pada ekosistem yang sudah rentan,” ujar Achmad.
Analisis biaya dan manfaat memperlihatkan ketimpangan besar. Kerugian ekonomi yang diderita nelayan mencapai triliunan rupiah sementara manfaat proyek tidak terbukti signifikan.
Pemerintah Diminta Bertindak
Achmad merekomendasikan agar pagar laut ilegal ini segera dibongkar untuk memulihkan akses nelayan ke wilayah penangkapan ikan. “Semua pihak harus bersinergi untuk memastikan kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat kecil dan lingkungan yang berkelanjutan,” tambahnya.
