GELUMPAI.ID – Pemerintahan Prabowo Subianto memang tengah berupaya mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8%. Namun, langkah berani memangkas anggaran belanja pemerintah pusat—terutama dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025—dapat menimbulkan risiko besar. Belanja tak prioritas yang dipangkas mencapai angka fantastis, yaitu Rp 306,69 triliun!
Ekonom Telisa Aulia Falianty dari Universitas Indonesia menyebutkan bahwa kebijakan ini bisa berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia menegaskan, jika pemangkasan ini salah sasaran, dampaknya bisa parah. Misalnya, anggaran yang dialihkan untuk program dengan efek rambatan minim dalam jangka pendek.
“Misalnya program makan bergizi gratis (MBG), itu memang ada efek ekonominya. Tapi efeknya butuh waktu. Kalau yang dipotong malah transportasi atau perjalanan dinas, sektor itu langsung bisa terkena dampaknya,” jelas Telisa dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Jumat (24/1/2025).
Sementara itu, ekonom Esther Sri Astuti yang juga Direktur Eksekutif Indef menambahkan bahwa pemangkasan anggaran memang penting untuk efisiensi, namun harus hati-hati dalam realokasi. “Jika anggaran hanya untuk program jangka pendek, bisa bahaya. Harusnya dialokasikan ke sektor yang lebih berdampak panjang seperti swasembada pangan dan energi,” paparnya.
Esther juga mengingatkan agar pemerintah melakukan evaluasi setiap anggaran yang dikeluarkan supaya lebih terukur dan tepat sasaran. Tanpa pengawasan, anggaran yang dipangkas justru berisiko merusak kestabilan ekonomi.
Prabowo menginstruksikan kepada seluruh menteri dan pimpinan lembaga untuk mengidentifikasi belanja yang bisa dikurangi. Pemangkasan ini juga mencakup operasional, perjalanan dinas, pembangunan infrastruktur, dan pengadaan peralatan. Namun, pengurangan anggaran ini tidak akan menyentuh belanja pegawai dan bantuan sosial.
Namun, tetap ada kekhawatiran soal dampaknya ke ekonomi Indonesia di 2025. Jika belanja modal dipangkas terlalu banyak, kita bisa mengalami penurunan signifikan dalam pertumbuhan ekonomi.
