GELUMPAI.ID — Pungutan liar (pungli) kini menjadi masalah yang meresahkan pengusaha di Indonesia. Biaya tak resmi yang bisa mencapai ratusan juta rupiah membuat pelaku usaha terpaksa mengeluarkan dana lebih, tanpa kepastian dalam menjalankan bisnis. Hal ini, menurut Ketua Umum Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Hariyadi Sukamdani, justru makin memperburuk keadaan. “Kadang yang bikin ngeselin tuh selain ormas-ormas, tokoh-tokoh masyarakat juga ikutan minta. Itu nggak bagus, karena jadi kebiasaan,” ujarnya, Jumat (28/2/2025).
Namun, pungli bukanlah fenomena baru di Indonesia. Masalah ini sudah mendarah daging sejak zaman kerajaan kuno. Sejarawan Onghokham dalam Wahyu yang Hilang, Negeri yang Guncang (2003) menjelaskan bahwa pungli berakar dari sistem pembiayaan kerajaan Indonesia di masa lalu, seperti Majapahit, Mataram, dan kesultanan lainnya.
Pada masa itu, raja tidak memberikan gaji tetap kepada pejabatnya. Sebagai gantinya, mereka diberi hak atas tanah dan memungut upeti dari rakyat. Namun, hasil tersebut sering kali tak mencukupi kebutuhan hidup pejabat. Dalam situasi ini, pejabat mulai mencari nafkah tambahan dengan menarik biaya dari rakyat secara ilegal, yang kini kita kenal dengan pungutan liar.
“Staf atau pegawai para pejabat sedikit-banyak otonom dalam keuangan. Mereka harus mencari nafkah dari kedudukannya itu,” tulis Onghokham. Keadaan ini menyebabkan pejabat kerajaan seringkali lebih kaya daripada rajanya, bahkan dalam beberapa kasus, pejabat menjamu raja dengan cara yang lebih mewah.
Meskipun kerajaan-kerajaan kuno telah runtuh, budaya pungli ini tetap bertahan hingga kini. Meski ada anggapan bahwa rendahnya gaji pejabat menjadi penyebabnya, kenyataannya bahkan dengan gaji tinggi, pungli tetap ada. Kini, selain pejabat, pungli juga dilakukan oleh warga biasa dan berbagai organisasi masyarakat (ormas) yang meminta bagian dalam proyek atau urusan tertentu.
Sumber: CNBC Indonesia
