GELUMPAI.ID – Pemerintah Thailand resmi mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) untuk pembangunan kasino dan kompleks hiburan. Langkah ini diambil demi meningkatkan pariwisata dan membuka industri perjudian yang lebih luas.
Selama ini, perjudian di Thailand mayoritas dilarang kecuali pacuan kuda, lotere yang dikontrol negara, dan taruhan olahraga tertentu. Namun, dorongan untuk melegalkan kasino terus muncul, dengan harapan bisa mendatangkan lebih banyak wisatawan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara.
Meski begitu, tidak semua orang bisa masuk kasino. Pemerintah menetapkan syarat ketat bagi warga Thailand yang ingin bermain. Mereka harus membayar biaya masuk sebesar 5.000 baht (sekitar Rp2,2 juta) dan memiliki saldo rekening bank minimal 50 juta baht (sekitar Rp22 miliar). Dengan aturan ini, mayoritas warga Thailand yang rata-rata pendapatannya hanya sekitar 7.300 dolar AS per tahun otomatis tersisih.
Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan sempat menyatakan bahwa syarat saldo rekening akan dihapus karena terlalu membatasi akses. Namun, dalam draft terbaru, aturan ini tetap diberlakukan.
Selain itu, luas area kasino tidak boleh lebih dari 10% dari total kompleks hiburan. RUU ini akan diajukan ke parlemen untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut sebelum akhirnya disahkan oleh Senat dan Raja Thailand.
Perdana Menteri Paetongtarn Shinawatra menegaskan bahwa aturan ini masih bisa berubah, tergantung keputusan akhir parlemen. “Detailnya belum final, semuanya tergantung parlemen,” ujarnya.
Sebuah laporan dari Citi memperkirakan bahwa sekitar 50% penduduk Thailand berusia 20 tahun ke atas memiliki potensi sebagai pemain kasino. Dengan basis yang besar ini, Thailand berpeluang menjadi destinasi perjudian terbesar ketiga di dunia.
Pemerintah yang dipimpin oleh Partai Pheu Thai berharap bisa menarik investasi baru sebesar 100 miliar baht (sekitar Rp44 triliun) dari proyek kasino dan kompleks hiburan ini. Targetnya, jumlah wisatawan asing bisa naik 5-10% per tahun dan negara bisa meraup pendapatan tambahan lebih dari 12 miliar baht (sekitar Rp5,3 triliun) per tahun.
