GELUMPAI.ID — Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, pada Senin (8/4/2025). Acara berlangsung selama lebih dari tiga jam, mempertemukannya dengan para ekonom dan pelaku usaha dari berbagai sektor.
Dialog dimulai pukul 13.40 WIB dan berakhir pukul 17.26 WIB. Prabowo membuka pertemuan dengan menyampaikan pentingnya komunikasi yang lebih terbuka di masa pemerintahannya.
Ia juga menyoroti kondisi global yang semakin tak menentu akibat kenaikan tarif impor yang dilakukan Amerika Serikat.
“Sekarang goncangan dunia negara ekonomi terkuat membuat kebijakan peningkatan tarif begitu tinggi kepada banyak negara, ini bisa dikatakan menimbulkan ketidakpastian dunia,” ujarnya.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus semakin mandiri secara ekonomi agar tidak terlalu terdampak gejolak global.
Ia juga menyinggung praktik penyelundupan dan mengaku akan mengawasi otoritas Bea dan Cukai lebih ketat.
Sorotan lainnya adalah soal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, kebijakan ini justru bisa membuat daya saing Indonesia melemah.
Ia mengusulkan agar TKDN dibuat lebih fleksibel dan realistis. Bahkan, ia membuka kemungkinan untuk mengganti TKDN dengan bentuk insentif.
Setelah Prabowo, sejumlah menteri menyampaikan pemaparan. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Materi yang dibahas meliputi kondisi ekonomi terkini, strategi menghadapi dampak tarif impor dari AS, serta rencana implementasi program makan bergizi gratis.
Dialog kemudian dilanjutkan dengan sesi pertanyaan dari para pelaku usaha dan ekonom.
Ketua Apindo Shinta Kamdani menyoroti persoalan perizinan yang masih ruwet dan menyarankan agar pemerintah berhati-hati dalam negosiasi dengan Amerika Serikat.
Presiden KSPI Said Iqbal mengungkap ancaman PHK terhadap 50 ribu buruh akibat kebijakan tarif AS. Ia mengusulkan pembentukan Satgas PHK serta penghapusan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.
Ekonom Wijayanto menyampaikan tantangan fiskal dan deindustrialisasi. Ia menekankan pentingnya deregulasi besar-besaran agar Indonesia bisa bersaing dengan Vietnam.
