GELUMPAI.ID – Presiden AS, Donald Trump, resmi menandatangani perintah eksekutif yang bisa membongkar Departemen Pendidikan federal. Langkah ini jadi realisasi janji kampanyenya untuk mengembalikan kebijakan pendidikan ke tangan pemerintah negara bagian dan lokal.
“Kita akan mengembalikan pendidikan ke negara bagian, di mana seharusnya,” kata Trump dalam acara penandatanganan di Gedung Putih, dikelilingi siswa dan bendera negara bagian.
Meski begitu, untuk benar-benar membubarkan Departemen Pendidikan butuh persetujuan Kongres, dan saat ini Trump belum punya cukup suara untuk itu. Namun, kebijakan ini jadi pukulan besar bagi sistem pendidikan federal, apalagi setelah pengumuman pekan lalu bahwa hampir setengah staf departemen akan diberhentikan.
Dampak ke Pendidikan AS
Konservatif mendukung langkah ini karena mereka lebih suka kebijakan pendidikan diatur di tingkat lokal. Sebaliknya, kelompok progresif khawatir ini bakal merugikan sekolah-sekolah yang bergantung pada dana federal. Saat ini, Departemen Pendidikan menangani dana bantuan untuk sekolah berkebutuhan khusus, beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, serta pinjaman mahasiswa sebesar $1,6 triliun.
Banyak yang melihat kebijakan ini sebagai bagian dari strategi besar Trump untuk memangkas birokrasi federal yang dianggap boros dan tidak efektif. “Kita akan tutup secepatnya, ini tidak ada gunanya,” tegas Trump.
Perang Politik Baru?
Demokrat menilai langkah ini sebagai upaya untuk menghancurkan sistem pendidikan publik. Senator Patty Murray mengatakan, “Trump tahu dia tidak bisa membubarkan Departemen Pendidikan tanpa Kongres, tapi kalau dia memecat semua staf dan menghancurkannya dari dalam, hasilnya bisa sama saja.”
Konflik ini juga menyulut perdebatan tentang masa depan kebijakan pendidikan di AS. Organisasi guru dan aktivis pendidikan siap menempuh jalur hukum jika kebijakan ini benar-benar dijalankan. “Sampai jumpa di pengadilan,” ujar Randi Weingarten, Ketua American Federation of Teachers.
Sementara itu, survei terbaru Reuters/Ipsos menunjukkan mayoritas warga AS menolak rencana ini. Sekitar 65% responden menentang pembubaran Departemen Pendidikan, sementara hanya 30% yang setuju.
Komentar