GELUMPAI.ID – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, tengah mempertimbangkan untuk mencabut status hukum sementara bagi sekitar 240.000 warga Ukraina yang mengungsi ke AS akibat konflik dengan Rusia. Langkah ini berpotensi mengubah kebijakan era Biden yang sebelumnya menyambut para pengungsi Ukraina sebagai bentuk solidaritas.
Jika kebijakan ini diterapkan, ratusan ribu warga Ukraina tersebut bisa menghadapi deportasi dan dipulangkan ke negara asal mereka. Trump menyatakan bahwa keputusan ini masih dalam pertimbangan dan belum final. “Kami tidak ingin menyakiti siapa pun, tentu saja tidak ingin menyakiti mereka, dan saya sedang mempertimbangkannya,” ujar Trump kepada wartawan di Ruang Oval Gedung Putih pada Kamis (6/3).
Menurut sumber internal, rencana pencabutan status tinggal sementara ini merupakan bagian dari kebijakan Trump untuk memperketat imigrasi di AS. Langkah ini tidak hanya menyasar warga Ukraina, tetapi juga sekitar 1,8 juta imigran yang sebelumnya diizinkan masuk melalui program izin tinggal sementara berbasis kemanusiaan di era Biden.
Juru bicara Gedung Putih, Karoline Leavitt, membantah laporan tersebut dan menyatakan bahwa “belum ada keputusan yang dibuat saat ini.” Sementara itu, pihak berwenang Ukraina belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana ini.
Perintah eksekutif yang dikeluarkan Trump pada 20 Januari menginstruksikan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk “mengakhiri semua program izin tinggal bersyarat secara kategoris.” Selain warga Ukraina, kebijakan ini juga berpotensi mempengaruhi sekitar 530.000 warga Kuba, Haiti, Nikaragua, dan Venezuela, serta lebih dari 70.000 warga Afghanistan yang melarikan diri dari pengambilalihan Taliban.
Bagi komunitas Ukraina di AS, kabar ini menimbulkan kekhawatiran. Banyak dari mereka yang telah membangun kehidupan baru dan berkontribusi pada masyarakat setempat. Langkah deportasi massal ini dianggap dapat memutus harapan mereka untuk masa depan yang lebih baik.
Para pengamat menilai bahwa kebijakan ini dapat mempengaruhi hubungan diplomatik antara AS dan Ukraina, terutama di tengah situasi geopolitik yang sensitif. Selain itu, langkah ini juga memicu perdebatan tentang komitmen AS terhadap hak asasi manusia dan perlindungan bagi mereka yang terdampak konflik.
