GELUMPAI.ID — Total utang pemerintah pusat per 31 Januari 2025 menyentuh angka Rp 8.909,14 triliun, naik 1,21 persen dari Desember 2024 yang tercatat Rp 8.801,09 triliun. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menyebut rasio utang Indonesia kini berada di angka 39,6 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio ini sedikit turun dibandingkan Desember 2024 yang sebesar 39,7 persen.
“Rasio utang masih relatif stabil. Desember 2024 sebesar 39,7 persen dari PDB, dan Januari 2025 sebesar 39,6 persen dari PDB,” ujar Suminto kepada Kontan, Senin (10/3).
Strategi Pengelolaan Utang
Suminto menjelaskan, pemerintah terus menjaga rasio utang agar tetap aman melalui dua strategi utama. Pertama, mengendalikan utang dengan meningkatkan penerimaan negara (collecting more), mengoptimalkan belanja agar lebih efisien dan produktif (spending better), serta menerapkan pembiayaan yang kreatif dan berkelanjutan.
Belanja berkualitas menjadi prioritas, termasuk untuk program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan desa, koperasi, dan UMKM. “Program ini mencerminkan arah belanja yang produktif dan berkualitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tambah Suminto.
Kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (higher growth) agar rasio utang tetap terjaga. Pemerintah memproyeksikan rasio utang sebesar 39,15 persen terhadap PDB pada 2025, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Rasio ini diharapkan berada di kisaran 39,01 persen hingga 39,10 persen terhadap PDB pada 2029.
Sumber: KOMPAS
