AS dan China Perbarui Kesepakatan Tentang Teknologi di Tengah Persaingan Semakin Ketat

GELUMPAI.ID – Amerika Serikat dan China mengumumkan pembaruan kesepakatan kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Kesepakatan ini kini diperbarui dengan ruang lingkup yang lebih sempit dan pengamanan tambahan untuk menangani masalah risiko keamanan nasional.

Kesepakatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang pertama kali ditandatangani pada 1979, merupakan perjanjian pertama antara kedua negara setelah mereka menormalisasi hubungan diplomatik. Sebelumnya, perjanjian ini diperbarui setiap lima tahun sekali, namun dalam beberapa tahun terakhir, para legislator AS mengungkapkan kekhawatirannya karena China semakin menjadi pesaing teknologi yang besar.

Kesepakatan ini, yang seharusnya diperbarui pada 2023, mendapat dua perpanjangan enam bulan sebelum akhirnya berakhir pada 27 Agustus tahun ini. Pembaruan kesepakatan ini telah dinegosiasikan selama beberapa bulan.

Departemen Luar Negeri AS mengumumkan pada hari Jumat bahwa kesepakatan ini telah diperbarui dan diperkuat untuk lima tahun ke depan. Perjanjian ini menjaga perlindungan hak kekayaan intelektual, menetapkan pengamanan baru untuk melindungi keselamatan dan keamanan para peneliti, serta memajukan kepentingan AS melalui ketentuan baru yang memperkuat transparansi dan timbal balik data.

Kesepakatan ini hanya mencakup penelitian dasar dan tidak memfasilitasi pengembangan teknologi kritis dan berkembang, kata departemen tersebut.

Pemerintahan Biden telah memberlakukan kendala ekspor pada chip semikonduktor canggih dan membatasi investasi di bidang sensitif lainnya di China seperti kecerdasan buatan dan komputasi kuantum, dengan alasan bahwa teknologi tersebut dapat mendukung modernisasi militer China.

Pembaruan kesepakatan ini juga dikonfirmasi dalam sebuah pernyataan singkat oleh Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi China pada hari yang sama, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Pendukung kesepakatan ini berargumen bahwa kegagalan untuk memperbarui perjanjian ini tidak hanya akan membahayakan kolaborasi pemerintah di bidang-bidang penting seperti perubahan iklim dan kesehatan masyarakat, tetapi juga akan menghambat kerja sama akademis antara dua ekonomi terbesar dunia.