PDIP Bilang ‘Kajian Dulu’, Tapi Kok Dulu Setuju Soal PPN 12%?

GELUMPAI.ID – Ketua DPP PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa partainya tidak menolak rencana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. Kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) itu dinilainya perlu dikaji ulang. PDIP, kata Deddy, hanya ingin memastikan kebijakan ini tidak menjadi beban masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik.

“Kami minta mengkaji ulang, apakah tahun depan itu sudah pantas diberlakukan, mengingat ekonomi kita sekarang tidak sedang baik-baik saja. Kita minta kaji itu,” ujar Deddy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (23/12/2024).

Deddy juga menyatakan, usulan tersebut bukan bertujuan menyalahkan Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara. PDIP tidak ingin pemerintahannya mendapat persoalan baru akibat naiknya tarif PPN tersebut di awal masa jabatannya.

“Ini bukan menyalahkan Pak Prabowo, tapi minta kebijakan ini dikaji matang. Apakah memang betul langkah ini tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru,” tegas Deddy. “Tapi kalau pemerintah yakin ini tidak membebani rakyat, ya silakan dilanjutkan. Itu tugas kita memantau bagaimana dampaknya,” pungkasnya.

Respons PDIP soal kenaikan PPN menjadi sorotan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. Perempuan yang akrab disapa Sara ini mempertanyakan sikap kritis PDIP, mengingat mereka memimpin pembahasan aturan tersebut saat masih di DPR.

“Saat pembahasan di DPR, PDIP bahkan pegang jabatan Ketua Panja RUU ini lewat Dolfie Othniel Frederic Palit. Kalau dulu setuju, kenapa sekarang justru kritis?” ucap Sara seperti dilansir Kompas.com, Sabtu (21/12/2024) malam.

Sara juga menyindir bahwa aksi PDIP ini tampak kontradiktif. “Jujur saja, beberapa dari kita hanya bisa geleng-geleng kepala. Hebat kali bikin konten mereka,” lanjutnya.

Padahal, dalam rapat panitia kerja (Panja) RUU HPP, mayoritas fraksi, termasuk PDIP, Golkar, Gerindra, dan lainnya menyetujui rancangan tersebut. Hanya PKS yang menolak. Dalam pandangan PKS, tarif PPN 12 persen berpotensi kontraproduktif terhadap pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.