Penyidik Korea Selatan Desak Penangkapan Yoon, Pasukan Pengamanan Presiden Diminta Buka Jalan

Pengacara Yoon mengatakan bahwa warrant tersebut inkonstitusional karena pasukan anti-korupsi yang memimpin penyelidikan kriminal tidak memiliki kewenangan di bawah hukum Korea Selatan untuk menyelidiki kasus yang melibatkan tuduhan pemberontakan.

Dalam pernyataan hari Minggu, pengacara tersebut mengancam akan melaporkan kepada jaksa Oh Dong-woon, kepala Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), dan para penyelidik atas upaya yang mereka sebut sebagai eksekusi warrant ilegal tanpa kewenangan untuk melakukannya. CIO tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Sengketa mengenai warrant tersebut terjadi di tengah demonstrasi oleh ribuan pengunjuk rasa di dekat kediaman resmi Yoon di bawah salju lebat di ibu kota, Seoul, dengan beberapa demonstrasi menuntut penangkapannya dan yang lainnya menentangnya.

“Kita harus membangun kembali dasar masyarakat kita dengan menghukum presiden yang telah menolak konstitusi,” ujar Yang Kyung-soo, pemimpin Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU), sebuah kelompok buruh besar yang bergabung dalam protes tersebut. “Kita harus menjatuhkan Yoon Suk Yeol yang kriminal dan menangkap serta menahannya secepat mungkin.”

Pejabat keamanan memasang kawat berduri di dalam kompleks dan mendirikan barikade dengan bus pada Sabtu, seperti dilaporkan Yonhap. Di dekatnya, pendukung Yoon memegang papan bertuliskan “Kami akan berjuang untuk Presiden Yoon Suk Yeol” dan “Hentikan Pencurian,” sebuah frasa yang dipopulerkan oleh pendukung Presiden AS terpilih Donald Trump setelah dia kalah dalam pemilihan 2020.

Beberapa pengunjuk rasa berkumpul semalaman di pusat kota Seoul, di mana suhu turun di bawah minus 5 derajat Celsius (23 derajat Fahrenheit). Lebih dari 6 cm (2,4 inci) salju telah menumpuk di beberapa area, yang mendorong peringatan. Protes serupa pada Sabtu membuat polisi menahan dua pengunjuk rasa yang dituduh menyerang petugas polisi, seperti dilaporkan Yonhap.

Hari itu, CIO kembali meminta penjabat Presiden Choi Sang-mok, menteri keuangan, untuk memerintahkan layanan keamanan mematuhi warrant penangkapan. Seorang juru bicara kementerian keuangan menolak berkomentar. Dalam pernyataan pada hari Minggu, kementerian menyebutkan bahwa Choi mendesak pihak berwenang untuk memastikan tidak ada yang terluka dalam upaya menegakkan hukum.