Rencana Penghapusan Transjakarta Koridor 1, Pengamat: Kesenjangan Ekonomi Jadi Masalah!

GELUMPAI.ID – Rencana penghapusan Transjakarta Koridor 1 yang akan bersinggungan dengan jalur MRT menuai kritik tajam. Pengamat kebijakan transportasi, Djoko Setijowarno, menilai kebijakan ini keliru. Dalam obrolan Newsroom Kompas.com, Selasa (24/12/2024), Djoko menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan begitu saja di Indonesia. Dia menilai bahwa kesenjangan sosial-ekonomi yang ada di Indonesia sangat besar dan tidak bisa disamakan dengan negara maju. “Kekeliruannya di mana? Mereka lupa, kesenjangan, disparitas, orang kaya dan miskin Indonesia itu enggak seperti di negara maju,” kata Djoko.

Transjakarta, yang tarifnya terjangkau, hanya Rp 3.500 per perjalanan, dianggap Djoko sebagai sarana transportasi bagi masyarakat menengah ke bawah. Ketimpangan pendapatan masyarakat Indonesia yang sangat tinggi menjadi faktor utama, dengan sebagian orang berpenghasilan Rp 100 juta sebulan, sementara sebagian lainnya hanya memiliki penghasilan di bawah Rp 1 juta.

Djoko berpandangan bahwa pemerintah harus mempertahankan Transjakarta sambil terus mengembangkan MRT. Dengan adanya dua jenis transportasi umum yang melayani kalangan ekonomi berbeda, masyarakat bisa memilih berdasarkan kemampuan finansial mereka. Jika Transjakarta Koridor 1 dihapus, Djoko meragukan masyarakat dengan pendapatan rendah akan mampu beralih ke MRT yang tarifnya jauh lebih tinggi, yaitu mencapai Rp 14.000 per perjalanan.

Rencana penghapusan Transjakarta Koridor 1, yang menghubungkan Blok M dengan Kota, sebenarnya sudah diumumkan oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo, mengatakan bahwa penghapusan ini akan terjadi setelah jalur MRT Blok M-Kota rampung pada 2029. Selain itu, rencana penghapusan juga akan berlaku untuk Transjakarta Koridor 2 Pulo Gadung-Harmoni jika seluruh jaringan MRT sudah dibangun.

Menurut Djoko, penghapusan tersebut akan mempersulit akses transportasi bagi sebagian besar masyarakat yang bergantung pada Transjakarta sebagai sarana transportasi terjangkau. Kebijakan ini bisa menjadi masalah serius, mengingat semakin sedikitnya pilihan transportasi murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.