Upaya Penangkapan Kedua, di Vila Presiden Yoon

GELUMPAI.ID – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, kembali menjadi sorotan setelah muncul upaya penangkapan baru terkait tuduhan pemberontakan. Seorang penyidik senior bertekad untuk menembus blokade keamanan dan menahan sang pemimpin yang telah dimakzulkan itu.

Aksi protes dari pendukung maupun penentang Yoon tetap berlangsung, meski suhu dingin menggigit. Pada Rabu, pengunjuk rasa memadati jalanan di sekitar kompleks kepresidenan, hanya sehari setelah pengadilan mengeluarkan kembali surat perintah penangkapan terhadap Yoon.

Dikabarkan, Layanan Keamanan Kepresidenan (PSS) memperketat penjagaan di kompleks tersebut. Barikade kawat berduri, bus, dan pengamanan tambahan dikerahkan untuk melindungi vila tempat Yoon diyakini bersembunyi. Vila tersebut menjadi tempat Yoon berlindung sejak menolak panggilan pengadilan untuk memberikan keterangan.

Presiden Yoon sedang menghadapi penyelidikan pidana atas tuduhan pemberontakan yang berhubungan dengan upaya pemberlakuan darurat militer pada 3 Desember lalu. Langkah kontroversial ini mengejutkan Korea Selatan dan menjadi alasan utama dikeluarkannya surat perintah penangkapan untuk presiden yang sedang menjabat.

Tidak hanya itu, ia juga tengah menghadapi sidang Mahkamah Konstitusi atas tuduhan melanggar tugas konstitusionalnya melalui deklarasi darurat militer pada malam 14 Desember.

Oh Dong-woon, Kepala Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) yang memimpin penyelidikan terhadap Yoon, pada Selasa meminta maaf atas gagalnya upaya penangkapan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan lebih matang mempersiapkan eksekusi surat perintah kedua ini, dengan tekad menjadikannya yang terakhir.

“Kami akan melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan kami dengan tekad yang besar,” kata Oh di hadapan komite parlemen. Namun, ia tidak merinci berapa lama surat perintah baru tersebut akan berlaku.

Skenario yang dilaporkan media lokal termasuk pengerahan pasukan taktis khusus dan alat berat untuk menembus barikade, diikuti lebih dari 2.000 polisi untuk mengatasi keamanan presiden. Upaya ini diperkirakan dapat memakan waktu hingga tiga hari guna melemahkan barisan keamanan kepresidenan.